telusur.co.id - Bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, dan membuat masyarakat menderita, menunjukan pemerintah pusat telah gagal mengantisipasi dampak banjir.
Demikian disampaikan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (9/1/2020).
Menurut Jajang, salah satu pihak yang patut menjadi sorotan dalam menangani banjir kali ini adalah Dirjen Bina Marga. Sebab, berdasarkan pengamatan CBA, Dirjen Bina Marga tidak akan mampu menanggulangi bencana banjir kerena dana penanggulangan bencana alam, yang dikelola oleh Dinas Bina Marga pada tahun 2020 sangat minim.
"Hanya menganggarkan sebesar Rp 196.000.000. Uang ini digunakan untuk penanganan paska bencana Rp 100.000.000 dan penanganan tanggap darurat Rp 96.000.000," kata Jajang.
Angka ini terbilang kecil, dan amat kecil sekali bila dibandingkan dengan anggaran untuk kepentingan dan kebutuhan para birokrat di jajaran Dirjen Marga Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat).
Contohnya terkait anggaran yang diterima oleh birokrat para pejabat Dirjen Bina Marga hanya untuk dukungan manajemen, koordinasi, pengaturan, dan pengawasan anggaran bisa sampai sebesar Rp 226.758.334.
Duit negara ratusan juta ini digunakan untuk jajaran eselon Dirjen Bina Marga, untuk berbagai kegiatan di internal Dirjen Bina Marga. Mulai dari administrasi, pembinaan jabatan fungsional, kajian teknis, bimbingan teknis pegawai dan tektek bengek lainnya yang hanya bisa dinikmati internal pejabat Dirjen Bina Marga.
"Perlu dicatat, serangkaian kegiatan para jajaran pejabat Dirjen Bina Margai yang bisa menelan biaya ratusan juta dan ini lebih besar dibandingkan anggaran yang disalurkan untuk masyarakat yang terdampak bencana hanya sebesar Rp 196 milyar," kata dia.
Berdasarkan itu, wajah anggaran Bina Marga 'bermuka pelit' karena tidak berpihak kepada masyarakat yang kena bencana.
"Anggaran bina marga, banyak dinikmati oleh birokrat para pejabat bina marga yang bisa kenyang dan perut mereka bisa gendut."
Untuk itu, CBA mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Dirjen Bina Marga agar alokasi anggaran mereka segera diubah dalam RAPBN Perubahan 2020, agar berpihak kepada kebutuhan rakyat yang terdampak bencana. [ipk]
