telusur.co.id -Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riyanta menemui massa perangkat desa yang berunjuk rasa di Depan Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Pada kesempatan tersebut Riyanta mengungkapkan bahwa aspirasi itu sebagai bagian dari demokrasi dan prinsip negara hukum. Selama ini terjadi money politik dalam pemilihan kepala desa. Biaya yang dikeluarkan tidak akan kembali dalam masa jabatan 6 tahun. Hentikan money politik itu. Keputusannya tergantung dari partai partai yg ada di DPR tentu bersama presiden. Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di tingkatkan kapasitasnya yang diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.Foto:Bambang Tri P