telusur.co.id - Peneliti Institute Studi Transportasi Darmaningtyas mengungkapkan sejumlah temuan di lapangan yang menunjukkan arus mudik Lebaran tahun ini tidak seramai yang dilaporkan dalam berbagai survei dan data resmi.
Berdasarkan pengamatannya, pergerakan pemudik tahun 2026 pada periode H-7 hingga H-4 Lebaran terpantau relatif landai, namun puncak pergerakan baru terlihat pada H-3 hingga H-1. Pola ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah menunjukkan lonjakan signifikan sejak jauh hari.
“Kalau menurut saya sih mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau menurut saya itu penurunannya itu bisa di atas 10%,” ujarnya saat menjadi narasumber pada gelaran Diskusi Forum Dialektika yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk "Catatan Evaluasi Arus Mudik 2026", Kamis (9/4/2026) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Lebih lanjut, Darma menerangkan bahwa Indikasi tersebut juga terlihat dari ketersediaan tiket kereta api yang masih dapat diperoleh hingga mendekati hari keberangkatan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cepat habis sejak awal penjualan.
"Sebelumnya itu kalau bahkan H-90 udah begitu dibuka, malam itu juga sudah habis, tapi kemarin kan tidak," terangnya.
Selain itu, tingkat okupansi angkutan umum seperti bus disebut memang penuh, namun tingkat keterisiannya tidak menyebabkan penumpang harus berdiri karena kelebihan kapasitas.
Lebih lanjut, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait perencanaan dan pelaksanaan arus mudik lebaran 2026.
Pertama adalah soal optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Merak–Bakauheni. Ia menilai bahwa pelabuhan tersebut cenderung sepi di waktu pagi hingga sore hari, sementara di sisi lain terjadi penumpukan kendaraan angkutan barang di pelabuhan lain seperti BBJ. Menurutnya, hal ini terjadi akibat perencanaan yang tidak adaptif dan cenderung mengulang pola lama.
“Jadi saya sebetulnya sejak awal menyarankan pembatasan truk terutama sumbu 3 ke atas itu jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama itu akan mengganggu perekonomian," tegasnya.
Kedua, ia menyoroti kemacetan di sejumlah titik seperti Ketapang dan Gilimanuk yang menurutnya dapat diantisipasi dengan penyediaan buffer zone atau zona penyangga. Zona ini diusulkan berada sekitar lima kilometer sebelum pelabuhan untuk menampung kendaraan saat terjadi antrean. Sehingga ketika terjadi antrian di pelabuhan, kendaraan-kendaraan itu bisa dikendalikan di buffer zone itu.
"Nah, usul saya karena ini evaluasi dan mudah-mudahan evaluasinya didengar," katanya.
Selain itu, Darma juga menyoroti terkait kemacetan di jalan lintas Sumatera yang tidak terantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah karena mulai tahun ini, tol fungsional yang berada di Jambi lebih kurang 30 km telah mulai dioperasikan. Sehingga akses tersebut menjadi pilihan utama warga untuk melakukan perjalanan. Namun, menjadi persoalan ketika pemerintah tidak mengantisipasi bagaimana setelah keluar dari tol.
"Nah, ini saya kira yang agak kelewatan dari atensi pemerintah karena pemerintah konsentrasinya itu di Jawa," katanya.
"Makanya ke depan saya kira Sumatera juga harus diberi atensi. Karena apa? Karena makin panjang luas tol yang beroperasi di Sumatera," tambahnya.
Karena pemerintah masih memiliki waktu 11 bulan kedepan menuju arus mudik yang akan datang, Darma pun mendesak pemerintah khususnya melalui Kementerian PU untuk segera mengevaluasi dan menyiapkan langkah-langkah strategis agar arus mudik selanjutnya dapat berlangsung lancar dan dapat diantisipasi dengan baik sperti penerapan contra flow dan one way, serta mengoptimalkan peran Pantura dan Pansela yang pelan-pelan mulai dilupakan masyarakat.
"Makanya, usul saya, mumpung ini evaluasi, habis ini mestinya Kementerian PU itu segera mengevaluasi keberadaan Pantura dan Pansela supaya lebaran nanti itu bisa dioptimalkan. Sehingga seandainya ada kontraflow atau one way, yang arah berlawanan ini punya alternatif jalan," pungkasnya.
