telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyoroti agenda transformasi dan perampingan (streamlining) BUMN, khususnya di lingkungan Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina.
Politisi Partai Nasdem itu menilai bahwa struktur holding Pertamina yang saat ini terdiri dari empat subholding utama, yakni Subholding Upstream (PHE), Subholding Downstream (Patra Niaga), Subholding Gas (PGN), serta Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE).
Namun, pembahasan selama ini lebih banyak berfokus pada integrasi horizontal atau clusterisasi antar-subholding. Oleh karenanya Ia mempertanyakan apakah desain besar perampingan tersebut sudah mencakup integrasi vertikal secara menyeluruh dan telah mendapat persetujuan yang jelas.
“Yang dibicarakan selama ini soal streamlining horizontal. Tapi bagaimana dengan streamlining vertikalnya? Ini perlu dikonfirmasi, sudah sejauh mana dan akan jadi berapa jumlah akhirnya,” ujar nya dirung komisi VI DPR RI, gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2026) .
Tak hanya itu, Asep yang biasa dikenal dengan sebutan Kang AW mengungkapkan, melalui agenda Danantara, pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang saat ini mencapai lebih dari seribu entitas akan dirampingkan menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan pada 2026.
Langkah tersebut diyakini mampu menghasilkan efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun, yang terdiri dari Rp20 triliun efisiensi langsung (direct) dan Rp30 triliun efisiensi tidak langsung (indirect).
Saat ini tutur Pria asal Jawa Barat, Pertamina disebut memegang peran besar dalam agenda tersebut. Pasalnya, perusahaan energi pelat merah itu memiliki sekitar 250 anak dan cucu perusahaan, hampir seperempat dari total entitas BUMN yang ada.
“Kalau target efisiensi Rp50 triliun itu bisa kita capai, maka hampir seperempatnya ada di Pertamina. Artinya kontribusi Pertamina sangat signifikan dalam menyelamatkan keuangan negara,” katanya.
Asep juga menyinggung sejumlah anak usaha yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti energi. Ia mencontohkan perusahaan asuransi, penyedia tenaga kerja (man power supply), rumah sakit, hingga event organizer (IO).
“Maskapai Pelita jelas arahnya digabung dengan Garuda. Ada juga IT dan Aismi. Ini contoh-contoh yang masuk dalam agenda Danantara,” ujarnya.
Menurutnya, publik perlu mendapatkan gambaran yang jelas bukan hanya soal pengelompokan horizontal, tetapi juga tentang berapa jumlah anak-cucu perusahaan yang akan dipertahankan setelah proses perampingan vertikal dilakukan.
Ia juga mengaitkan agenda efisiensi ini dengan kondisi fiskal negara yang dinilai terbatas. Menurutnya, setiap potensi penghematan, termasuk yang selama ini dianggap kecil, harus dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal nasional.
“Sekarang ini belanja negara banyak terserap ke pos-pos besar. Uang-uang kecil dalam tanda kutip pun harus kita kejar, apalagi kalau bisa masuk sebagai tambahan ruang fiskal,” katanya.
Asep meminta manajemen Pertamina memaparkan secara transparan perkembangan agenda streamlining vertikal di internal perusahaan.
“Sekarang sudah berapa anak-cucu perusahaan yang tersisa? Berapa yang sudah dilikuidasi? Ini yang perlu kita ketahui dan kawal bersama,” tutup dia.
