telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang perlu diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global.
Amelia mengatakan, gangguan pada jalur tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi juga berdampak luas terhadap rantai pasok energi dunia. Ia menegaskan pemerintah harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat timbul akibat situasi tersebut.
Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global setiap hari melewati Selat Hormuz. Jika jalur tersebut terganggu, volatilitas harga minyak dunia hampir dipastikan meningkat dan pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Amelia menjelaskan kenaikan harga global berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, memberi tekanan pada APBN, memengaruhi nilai tukar rupiah, hingga mendorong inflasi domestik.
Ia menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara maupun daya beli masyarakat.
Amelia mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Bank Indonesia. Koordinasi ini dinilai penting untuk memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi energi di dalam negeri.
Menurutnya, diversifikasi sumber pasokan energi juga perlu dipercepat, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik.
Amelia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk kemungkinan penyesuaian asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi konflik berlangsung dalam waktu lama.
Di tingkat internasional, ia mendorong pemerintah aktif melakukan diplomasi melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan dan memastikan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
Menurut Amelia, situasi tersebut tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang matang agar ketahanan energi serta stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, sekaligus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global. [ham]
