telusur.co.id - Tidak dilibatkannya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rapat pembahasan persoalan pangan nasional oleh Presiden Joko Widodo, sangat disayangkan. Karena bagaimanapun juga, Kementan semestinya menjadi sentral dalam menyelesaikan persoalan pangan.
"Agak lucu saja membahas persoalan penting terkait pengendalian pangan secara nasional, tapi Kementerian Pertanian tidak dilibatkan. Semua orang memahami, sentral penyelesaian persoalan pangan ini mestinya di kementerian pertanian," kata anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Sabtu (4/2/23).
Menurut Akmal, jika Kementan berhasil memenuhi target-target dalam memenuhi persoalan produksi, maka berhasil negara ini mengelola pangan untuk rakyatnya.
"Kalau hanya melibatkan Kemendag, Bulog dan Kepala Badan Pangan Nasional, mau dikemanakan urusan pangan negara ini,” kritik Akmal.
Akmal agak menyangsikan alasan tidak diundangnya Kementan karena yang dibahas adalah operasi pasar. Menurutnya, meski yang dibahas urusan operasi pasar, tetap saja Kementan mesti mendapat porsi pembahasan karena tanggung jawab produksi ada di lembaga itu.
“Persoalan pangan ini mesti dibahas dalam tiga perencanaan waktu secara terus menerus. Jangka Pendek, Jangka menengah dan Jangka panjang dalam durasi tahunan. Karena siklusnya berulang, tapi juga ada prediksi kejadian perubahan iklim maupun adaptasi situasi global yang mempengaruhi negara kita,” ungkap Akmal.
Politisi PKS ini meminta, agar kejadian-kejadian tahun 2022 akibat kekeliruan kebijakan penyerapan beras petani tidak terulang, semua stakeholder pemerintahan mesti kompak dalam semua koordinasi.
“Saya minta pemerintah dalam mengelola pangan ini jangan ada lagi tidak kompak antar lembaga. Harmonisasi pengelolaan dan kebijakan pangan jangan sampai terdistruksi dengan kepentingan politik," terangnya.
"Jangan jadikan isu pemilu merusak harmonisasi kebijakan dan tindakan lapang terkait pengelolaan pangan. Karena ujung-ujungnya, bila pemerintah tidak kompak dalam mengelola pangan, yang dirugikan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sudah 273,52 juta jiwa per Januari 2023 ini,” tutup Akmal.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) soal ketersediaan beras nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/23) lalu.
Namun, dalam rapat terbatas tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diundang.
Mereka yang hadir dirapat, diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lainnya.[Fhr]
