telusur.co.id - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi polemik sengketa Hotel Sultan antara pengusaha Pontjo Sutowo dan pemerintah yang masih belum menemukan titik akhir. Sejumlah pembenaran diutarakan kedua belah pihak.
Menurut JK, untuk urusan sengketa tersebut pemerintah harusnya memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi. Terlebih, sengketa Hotel Sultan ini hanya persoalan kebijakan pemerintah.
JK menganggap, saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Contoh, pemerintah memberi hak guna lahan kepada pihak asing di Ibukota Negara (IKN) Nusantara hingga 195 tahun. Hal itu tidak adil dan tak berpihak pada kepentingan nasional.
"Di satu pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai, kalau di IKN, hampir dua abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu, tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui keterangannya, Senin (6/11/23).
JK juga meminta pemerintah menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
Karena saat itu belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.
"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu. Jangan lihat sekarang, tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai jangan hanya asing yang diberi penghargaan," tegasnya.
Dalam pandangan JK, kebijakan pemerintah terkait Hotel Sultan mirip dengan kasus Rempang di mana pemerintah lebih mengutamakan asing daripada pribumi.
Untuk itu, JK berharap agar pemerintah dapat lebih bijak dalam melihat persoalan tersebut. JK tak ingin pemerintah lebih mengutamakan orang asing.
"Jangan pula terjadi kayak di Rempang, untuk kepentingan asing maka rakyat yang ada di situ diusir dari tempatnya. Kalau itu terjadi maka bisa dikatakan kita lebih mementingkan pengusaha asing. Padahal, mestinya bisa membantu pengusaha pribumi seperti untuk pengelolaan Hotel Sultan, karena buktinya di IKN bisa sampai 195 tahun," sindir JK.
Selain itu, JK juga meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai organisasi tempat berkumpulnya pengusaha, untuk segera bertindak membela Pontjo Sutowo.
Sebab, apa yang dialami oleh Pontjo Sutowo bisa saja akan dialami para pengusaha yang bergabung dalam Kadin, apabila model kebijakan pemerintah yang selalu mengutamakan asing tidak segera ditentang.
"Kadin harus mengambil sikap yang sama, karena ini bisa saja terjadi pada mereka," tandasnya.[Fhr]
