telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya yang sudah dibentuk harus segera tancap gas menyelesaikan persoalan skandal Jiwasraya yang ditaksir merugikan negara Rp13,7 triliun itu. Pembentukan Panja sendiri merupakan hak setiap fraksi di DPR.

"Karena kita juga kejar-kejaran dengan waktu bagaimana supaya uang yang sudah keluar bisa kembali, bagaimana kinerja jelek bisa diperbaiki, bagaimana penegakan hukum bisa dijalankan," ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/1/20).

Dasco menjelaskan, Komisi III DPR akan mengawasi Kejaksaan Agung dalam mengusut pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Selain itu, Komisi VI DPR akan mengawasi Kementerian BUMN dalam memperbaiki Jiwasraya dan Asabri. Sedangkan Komisin XI memantau bagaimana pemerintah mengembalikan dana nasabah asuransi pelat merah itu.

“Karena itu yang paling penting, uang yang hilang bisa kembali,” tegas Dasco.

Politikus Gerindra itu juga membantah keputusan pimpinan dewan membentuk Panja adalah bentuk intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, pada hari Selasa (14/1/20) lalu, Jokowi mengumpulkan sejumlah partai politik di Istana Negara untuk membahas beberapa hal terkini. Salah satunya adalah soal kemelut di Jiwasraya dan Asabri.

Dasco menjelaskan pertemuan tersebut hanya mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Idham Azis mengenai kondisi Jiwasraya dan Asabri.

“Tak ada arahan dari Pak Jokowi soal bentuk itu (Panja atau Pansus),” ujar Dasco.

Padahal beberapa hari lalu Dasco telah sepakat dengan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya untuk menelusuri aliran dana asuransi pelat merah yang diduga dikorupsi. Dia juga berharap Pansus bisa menyelamatkan dana tersebut. [Tp]