telusur.co.id - Permasalahan PMI (Pekerja Migran Indonesia) menjadi salah satu topik pembahasan pertemuan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI dengan Parlemen Malaysia. Setidaknya hal ini disampaikan delegasi BKSAP yang dipimpin Ravindra Airlangga kepada Jubir (Ketua Parlemen) dan perwakilan Parlemen Malaysia di komplek Parlemen Malaysia, pada 13 Maret 2025.

Pada kesempatan tersebut, Ravindra, politisi muda Golkar ini mengatakan,  ‘’Kami sangat berharap bantuan dari Parlemen Malaysia atas nasib para PMI dan anak-anaknya di sini. Mereka kerap dikejar-kejar razia padahal mereka bekerja di Malaysia. Juga nasib anak-anak PMI yang menjadi bagian peserta didik di SB (Sanggar Belajar)pun, kerap dirazia aparat pemerintah.’’   

Menanggapi hal ini, Jubir Parlemen Malaysia mengatakan,’’Kami terus meningkatkan perlindungan kepada PMI, misalnya peningkatan asuransi, gaji, dan merazia agensi-agensi yang nakal. Semua demi perlindungan PMI yang adalah kebutuhan warga kami. Mengenai SBI, kami sangat mendukung pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Tapi kami butuh setidaknya penanggung jawabnya untuk kami ketahui. Karenanya, (SB) mesti terdaftar. Toh, kita pernah bermasalah dengan pendidikan. Kasus terorisme lalu bisa menjadi perhatian bersama. Kami sangat _concern_ tentang ini, agar pendidikan sejalan antar pemerintah Indonesia-Malaysia serta menghindari permasalahan-permasalahan sekecil apapun, apalagi sampai kejadian seperti lalu (kasus teror di Bali).’’ Ujar H.E Tan Sri Dato’ (Dr.) Johari bin Abdul.

Dalam kesempatan itu juga, Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP, berharap dukungan Malaysia tentang permasalahan regional yang bisa saja menjadi bagian masalah negara Malaysia. Mardani, yang juga Anggota  Komisi II FPKS menyinggung permasalahan pengungsi Rohingnya. Lebih lanjut Mardani menjabarkan, ‘’Baru saja kami mengadakan FGD dengan Amnesty Internasional tentang Pengungsi Rohingya. Kebijakan Trump (Presidan Amerika) yang menutup Ausaid dan kebijakan tidak manusiawi lainnya jelas-jelas memperparah proses penanggulangan masalah pengungsi. Jadi kami harap pemerintah Malaysia bisa juga menjadi bagian penyelesaian masalah ini.’’

Permasalahan kemerdekaan Palestina juga tak luput menjadi perhatian dalam diskusi singkat dan padat di kesempatan tersebut. Mardani kembali menjabarkan bagaimana Indonesia-melalui BKSAP-kerap menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan pencapaian _two state policy_ dalam menyelesaikan konflik di sana. “Kami kerap mengadakan kegiatan dalam rangka kampanye pembebasan Palestina, baik FGD, Pameran Poto, hingga _Run for Palestine_. Akan lebih baik, jika kita bisa mengadakan kegiatan bersama, misalnya ASEAN for Palestine, atau setidaknya Malaysia-Indonesia for Palestine berupa FGD atau Zoom session pernyataan bersama.’’ ujar Mardani yang lolos ke Senayan dari Dapil Jakarta 1 ini, menambahkan.     

Kunjungan ke Parlemen Malaysia adalah rangkaian kegiatan kunjungan diplomatik yang dilakukan BKSAP DPR RI ke beberapa negara ASEAN pasca dibentuknya GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) oleh ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. ‘’BKSAP merasa dan meyakini negara-negara ASEAN adalah bagian penting buat kami, karenanya GKSB ini (negara-negara ASEAN)), langsung di bawah kami, pimpinan DPR RI. dan Malaysia adalah bagian penting kunjungan untuk proses pembelajaran kami kemudian dibawa ke Indonesia’’ ujar Mardani Ali Sera, saat menjelaskan kedatangan delegasi ke parlemen Malaysia.

Delegasi BKSAP DPR RI kali ini dipimpin oleh Ravindra Airlangga (Wakil Ketua BKSAP, Fraksi Golkar). Juga turut serta Mardani Ali Sera (Ketua BKSAP, dari FPKS), Bramantyo Suwondo (Wakil Ketua BKSAP, Fraksi Partai Demokrat), Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra), Gilang Dhielafararez (Fraksi PDI-P).[]