telusur.co.id - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta proses pendataan secara akurat terhadap jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) agar dipercepat.

Permintaan itu menjadi salah satu poin utama dari hasil rapat koordinasi terkait penanggulangan dampak bencana antara pimpinan BNPB bersama jajaran pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Kota Padang.

"Penting untuk disampaikan bahwa butuh akselerasi terkait pendataan ini, supaya pembangunan rumah dan relokasi dapat segera dilakukan dan masyarakat terlalu lama menunggu," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dalam keterangannya, Sabtu (16/3/24).

Berdasarkan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar tercatat setidaknya hingga saat ini ada 3.437 unit rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor dalam beberapa bulan terakhir.

Dari jumlah tersebut diklasifikasikan ada sebanyak 1.051 rumah warga rusak berat, 725 rumah rusak sedang, dan 1.661 rumah rusak ringan yang tersebar ke beberapa daerah terdampak bencana di antaranya Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.

Namun, menurut dia, data jumlah kerusakan itu perlu diperinci kembali hingga sesuai ketentuan yang berlaku dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Hal demikian dilakukan supaya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan tim BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait tingkat pusat/provinsi itu bisa presisi dan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.[Fhr]