telusur.co.id - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, tugas aparatur sipil negara (ASN) adalah berperan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila.

"Sebagai ASN atau abdi negara kita adalah pengawal, penjaga, dan benteng dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Harus menjadi telada. Karakter seseorang ditentukan dari pendidikan yang diberikan," ujar Romo Benny dalam diskusi bertajuk "Aktualisasi Nilai Pancasila di Lingkunagn ASN Tenaga Pendidik Sebagai Teladan Dalam Bermasyarakat", Senin (23/11/20).

Menurut Romo Benny, salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah rendahnya literasi. Apalagi, Indonesia merupakan negara majemuk, jika tidak kritis dalam menghadapi kekayaan dan keberagaman ini khususnya dalam penyebaran informasi maka hoax akan menghancurkan semuanya. 

"Diera digitalisasi orang kehilangan kedalaman, literasi, dan percaya informasi bohong," imbuhnya. 

Oleh karena itu diperlukan pendidikan dari sejak dini termasuk pendidikan karakter. Hal ini yang berperan penting adalah orang tua dan guru. 

Sebab, sekarang ini interaksi dan komunikasi khususnya dalam proses pembelajaran dari  anak dan ibu kurang, karena tergantikan oleh kemajuan teknologi. Padahal dari komunikasi langsung ini ada pembentukan karakter.

"Pendidikan karakter utama adalah dikeluarga khususnya orang tua dan kemudian disekolah," ujarnya.

Romo Benny beranggapan bahwa penyelenggara negara berperan dalam penanaman nilai Pancasila baik dalam mensejahterakan masyakat atau keadilan sosial dan sebagainya. 

Bagi dia, memperjuangkan kebenaran, anti kedzoliman, dan membela keadilan merupakan hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara seperti yang di utarakan Bung Hatta.

"Hatta menjelaskan Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya: menentang kedzoliman. ini harus menjadi sumber sila sila selanjutnya dan dilakukan oleh penyelenggara negara. Ini harus dipublikasikan," ungkapnya.

Kedepan, lanjut Romo Benny, diharapkan Pancasila dapat menjadi habituasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bantuan abdi negara dan seluruh komponen masyarakat.

"Konteks kekinian dalam habituasi bukan menjadi doktrin dan hapalan tetapi jadi prilaku. Pancasila harus menjadi keutaman baik kata dan tindakan khususnya para pembuat kebijakan publik dan seluruh elemen masyarakat," tutupnya.[Fhr]