Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkilah terkait adanya warga negara asing (WNA) berkebangsaan Cina yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Cianjur.
BPN menegaskan, intinya KPU sudah mengaku jika adanya kesalahan saat input data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Isu KTP itu jangan di bawakan soal editan atau bukan. Yang pasti bahwa KPU sudah mengakui ada salah input data. Artinya peristiwa itu benar ada terjadi,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean, kepada telusur.co.id, Rabu (27/2/19).
“Masalah foto KTP yang muncul itu editan atau bukan, itu buka pokok masalah,” tambah Ferdinand.
Dikatakan Ferdinand, pokok masalah dari ini semua ialah kecurigaan masyarakat dengan serbuan TKA Cina yang kemudian masuk jadi pemilih dalam DPT.
“Ini pokok masalahnya. jangan digeser jadi soal editan atau bukan. Saya pikir ini masalah besar, kecurigaan masyarakat dalam isu ini sangat besar. Jadi, jangan dibuang isunya ke soal editan atau bukan,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Azis menduga e-KTP yang dimiliki TKA Cina dan beredar di publik itu hanya editan. KPU juga sudah melaporkan permasalahan itu ke cyber crime Mabes Polri agar ditelaah lebih dalam dan diselidiki. “Apakah foto tersebut hasil editan atau bukan,” kata Viryan.
Disisi lain, KPU Kabupaten Cianjur mengakui adanya kesalahan saat input data NIK milik TKA asal Cina yang terdata di DPT. Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia Wardani mengungkapkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disdukcapil Cianjur berkaitan permasalahan ini.
“Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC,” kata Anggy. [asp]
