telusur.co.id - Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Ahmad Kanedi menerima audiensi dari Delegasi Guru-Guru Seluruh Indonesia. Mereka datang ke DPD RI untuk diperjuangkan nasibnya diangkat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tahun 2023.
"Saya akan sampaikan kepada Kemendagri sebagai leading sektor dari kepala daerah di Indonesia dan juga kementerian terkait pada rapat kerja nanti terkait aspirasi dari para guru honorer ini. Kami akan dorong kemendagri memerintahkan kepada gubernur sebagai wakil pusat dalam memfasilitasi pemenuhan formasi guru di daerah," kata Ahmad Kanedi, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/3/23).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Hasna melalui BULD DPD RI untuk mendesak pemerintah segera menerbitkan NIP PPPK pada formasi 2023 ini.
“Guru yang sudah lulus passing grade (PG) yang menjadi prioritas satu (P1) seharusnya diangkat menjadi ASN PPPK lebih dahulu, bukan malah diangkat bersama-sama prioritas dua (P2), prioritas tiga (P3) dan pelamar umum di tahun ini, kami mohon agar diperhatikan," ujar Hasna pada forum tersebut.
Ia menambahkan, kendala yang ditemui adalah tidak tersedianya formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah dengan dalih anggaran tidak tersedia. Menurutnya pemerintah daerah harusnya menyediakan formasi guru untuk sesuai dengan kuota guru.
“Kami harap DPD RI dapat mendesak pemda seluruh Indonesia untuk membuka formasi sehingga kuota guru terpenuhi,” tambah Hasna.
Senada dengan hal itu, Perwakilan FGPPNS Kabupaten Karawang Hariska menyampaikan aspirasi P1 Negeri dan Swasta yang saat ini menginginkan mendapat kepastian, karena selama ini di operoper dari dinas dan kementerian terkait.
"Kami butuh kepastian dari status kami, kami sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa merasa kalah dengan aspirasi buruh yang demo minta kenaikan UMR selalu didengar, sedangkan nasib kami memperjuangkan pendidikan tidak diakomodasi," ucapnya.
Masih di kesempatan itu, Perwakilan Guru dari Riau Nitia Hamid menyampaikan aspirasi masalah penempatan guru di Daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) harus diperhatikan.
"Nasib guru honorer di daerah 3T harus diperhatikan, angkat dan tempatkan sesuai sekolah induk, jarak lokasi mereka jauh butuh waktu, biaya, tenaga, sehingga soal penempatan harus diperhatikan," ungkapnya.
Menutup pertemuan tersebut, Anggota DPD RI asal Bengkulu Ahmad Kanedi akan meneruskan aspirasi dari delegasi Guru-Guru Seluruh Indonesia kepada alat kelengkapan dan pimpinan DPD RI untuk ditndak lanjuti.
“DPD RI akan memperjuangkan nasib guru agar segera diangkat menjadi ASN, mereka harus mendapat kepastian formasi di daerah. Kami akan dorong nanti melalui rapat kerja dengan kementerian terkait untuk memperhatikan masalah guru ini,” pungkasnya. [Tp]
