Debat Capres Cawapres putaran pertama sebentar lagi akan digelar, tinggal menunggu hitungan hari, suasana menjelang debat diwarnai banyak kontroversi, salah satunya dengan tidak diwajibkannya pasangan Capres Cawapres memaparkan secara langsung visi misinya.
Demokrasiana Institute menilai pembatalan pemaparan langsung visi misi capres merupakan kemunduran demokrasi, dalam demokrasi rakyat berhak mengetahui gagasan kandidat dalam mengelola Indonesia langsung dari para kandidat, tidak cukup dengan diwakili tim sukses, karena visi misi mencerminkan bagaimana kelak kandidat akan memperlakukan masyarakat bila terpilih.
“Visi misi wajib disampaikan langsung oleh kandidat Capres Cawapres, karena mereka yang akan mengelola Negara, selain mendapatkan haknya, masyarakat mampu menilai Capres Cawapres yang paling memahami realitas keindonesiaan, masa diwakili padahal nanti merekalah pelakonnya” ucap Zaenal Abidin Riam, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Rabu (9/1).
Masyarakat pasti punya segudang tanya berkaitan dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi hari ini dalam semua aspek, masalah itu butuh dijawab, lazimnya visi misi menjawab masalah terkini yang dihadapi masyarakat.
“Masyarakat pasti punya segudang tanya terkait masalah kehidupannya, kalau tidak ada pemaparan visi misi lalu kemana mereka akan mencari jawaban atas masalahnya, tidak mungkin menunggu sang Capres mendatangi mereka satu per satu” terangnya.
“KPU sebagai penyelenggara debat sebaiknya mempertimbangkan kembali keputusannya, keputusan ini justru menyebabkan masyarakat memupuk spekulasi negatif terhadap penyelenggara Pemilu, bila penyelenggara Pemilu mengalami degradasi kepercayaan maka apapun hasil Pemilu selalu disikapi dengan ketidakpercayaan” tutupnya.[ham]
