telusur.co.id - Aliansi Lembaga Analisa Kebijakan dan Anggaran (ALAsKA) menilai pimpinan DPR RI 2019-2024, gagal mengawasi anggotanya.

Demikian disampaikan Kordinator ALAsKA, Adri Zulfianto, terkait dugaan pelanggaran kode etik, yang dilakukan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dapil Sumatera Barat I, Andre Rosiade.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Andre Rosiade, kemungkinan melanggar wewenang hukum yang berada di ranah kepolisian. Dia menilai Andre Rosiade, melakukan pencarian bukti secara paksa di lapangan.

"Sebagai anggota dewan, seharusnya Andre Rosiade paham batas tugas dan wewenangnya, namun ia justru melabrak aturan seperti jagoan," kata Adri Zulfianto dalam keterangan kepada telusur.co.id, Senin (10/2/2020).

Selain itu, cara pandang Andre sangat mengkhawatirkan, anggota dewan terhormat ini tidak melihat Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam hal ini saudari NN sebagai korban dari kekerasan struktural yang menempatkannya sebagai objek seks, karena berbagai alasan termasuk ekonomi.

Sebagaimana fakta yang terjadi saat penggerebekan, alih-alih menunjukkan ke publik pelanggan PSK dan Germo sebagai pihak yang sering mengeksploitasi perempuan, dalam kasus ini malah sebaliknya. NN diduga 'sempat dipakai' oleh pelanggan yang diduga menyamar suruhan Andre, ia kemudian digerebek dan dikondisikan dalam keadaan telanjang.

"Cara berpikir Andre Rosiade dalam membuat skema penggerebekan sangat mengerikan karena bisa menindas kaum perempuan."

Atas itu, dirinya meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera memanggil dan memeriksa saudara Andre Rosiade.

"MKD harus menyelidiki kasus ini secara tuntas, dengan cara memeriksa rekaman CCTV, dan memintai keterangan pihak terkait seperti, pelanggan yang menyamar, saudari NN dan pihak hotel lokasi kejadian, agar jelas siapa yang tidak bermoral," kata dia.

ALAsKA bakal mendatangi MKD dalam rangka melaporkan anggota DPR RI Andre Rosiade kepada Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. [ipk]