telusur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta mencecar Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang berencana melakukan Impor beras sebanyak satu juta ton disaat sejumlah daerah sedang panen raya.

Menurutnya, kebijakan Impor beras ketika panen raya tak merepresentasikan kepentingan negara apalagi kepentingan para petani. Untuk itu, Dia mempertanyakan keberpihakan Mendag terkait kebijakan Impor beras tersebut.

“Saudara menteri melakukan impor beras itu sesungguhnya untuk siapa? Siapa yang saudara mau bela?” Tanya Nyoman Parta pada Menteri Lutfi usai rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan Negara-Negara EFTA, di komisi VI DPR RI, Senayan, Senin (22/03/2021).

“Kenapa saudara agak ngotot, jadi kalau urusan (impor) beras, bahkan hati saya ngilu, salahkan saya kalau urusan impor beras seperti itu yang saya baca di media, mumpung kita ketemu,” lanjut Nyoman.

Menurut Nyoman, Rencana impor beras 1 Juta Ton oleh kemendag telah menimbulkan kegaduhan dimasyarakat dan memberikan efek negatif kepada pendapatan para petani akibat merosotnya harga gabah titingkat petani.

“Diakui atau tidak bahwa rencana bapak mengimpor beras telah menimbulkan kegaduhan. Saya ingin memberikan beberapa hal, pertama Tahun 2018 saat bulan maret, april mei ada impor beras sebesar 1.733.000 Ton, beras itu sekarang masih menumpuk di gudang Bulog, kami tahu itu karena saat kunjungan spesifik kami melihat barang itu, dana itu membawa beban pada bulog untuk menyimpannya, namun ada yang tersimpan dari proses yang menumpuk dalam gudang bulog itu, walaupun berasnya sebagian masih menumpuk digudang, pada saat itu kan kita tidak kelaparan pak. Harga (beras) juga tidak terjadi gejolak dan sesungguhnya pada saat 2018 itu juga tidak perlu adanya impor beras,” ujar dia.

Selain itu, rencana impor beras 1 Juta Ton juga dikhawatirkan akan menurunkan mental para petani untuk bertani. Sebab, para petani sudah berjuang dengan susah payah menanam padi, namun, ketika akan memasuki musim panen, pemerintah malah berencana akan membuka keran impor beras.

“Yang kedua wacana tentang impor beras 1 juta ton oleh Mendag telah berhasil menurunkan harga gabah dan dikhawatirkan menurunkan mental juang harga petani. Rencana impor beras saat panen raya justru bertolak belakang dengan tekad kita untuk mewujudkan kedauluatan  pangan, kemandirian pangan bahkan menuju ketahanan pangan,” ujar Nyoman Parta.

Nyoman Parta menuturkan, informasi yang diperolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, untuk bulan januari hingga mei, ketersediaan stok beras cukup dan aman. bahkan, lanjut dia, meski ada pandemic Covid-19, Indonesia tetap mampu mengatasi ketersediaan pangan.

“Data BPS pak menteri, kebetulan kami ikut rapat baleg, pada saat itu mengundang BPS dan BULOG dan sebelumnya baleg juga mengundang mentan. Disampaiakn BPS bahwa kuartal (Pertama) januari hingga mei kesediaan beras itu cukup pak. Selanjutnya mentan juga menyampaikan kesediaan beras disaat bulan ramadhan bahkan sampai idul fitri persediaan beras aman. Jadi dalam kurun waktu 2019 sampai bulan maret tahun 2021 tidak ada impor beras pak sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada impor beras, tidak ada gejolak harga, bahkan waktu 2019 ada pemilu dan pandemi satu tahun yang kita lewati juga tidak ada gejolak harga beras,” ujar dia.

Pada kesempatan ini, Nyoman mengaku optimis, tanpa perlu supply beras dari Impor, serapan beras dari petani pun sudah bisa memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa cadangan 500 ribu Ton itu sudah biasa dibulog pak, itu sirkulasi, biar besar sampai 1,5 Juta ton. saya tanya langsung ke kabulog dan wakil kabulog. Jadi sudah biasa, akhirnya (stok beras dari serapan para petani bisa) sampai 1.5 juta ton. Hari ini sudah 900 ribu ton, perhari mereka (Bulog) mengumpulkan 9000 ton, jadi bulan april sudah sampai 1,5 juta ton,” katanya.

Untuk menghormati perjuangan petani yang telah berjuang dengan susah payah. F-PDIP dengan tegas menolak kebijakan tersebut.

“Demi menghormati petani yang telah berhasil memproduksi kebutuhan strategis bangsa, karena tanpa mereka (petani) kita tidak akan dapat beras, dan (dengan menolak) juga menghentikan politik ketergantungan terhadap impor pangan beras. Kami menolak impor beras pak dan memang tidak pantas dilakukan karena bertentangan dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan lebih jauh adalah kedaulatan pangan. Mohon penjelasan dari bapak menteri agar ada jawaban yang bisa terima, khususnya para petani Indonesia,” tanya Nyoman Parta.

Kemendag Tegaskan Tak Impor Beras Ketika Panen Raya

Merespon pertanyaan Nyoman, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak akan izinkan impor beras pada saat panen raya di Indonesia.

“Saya ingin menjawab keresahan apa yang ada di masyarakat, jadi bapak, saya sekali lagi utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti,” kata dia dihadapan para pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI.

“Dan ini semua tidak ada impor beras pas lagi panen raya. Clear ya. jadi saya ingin supaya menenangkan semua,” ujar dia.