telusur.co.id - Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional kembali ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah bertema “Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru Perekonomian Nasional” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti ini mempertemukan 99 ekonom syariah dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga. Hadir pula pimpinan kementerian dan lembaga, regulator, pengelola dana umat, serta pelaku industri halal dan keuangan syariah.
Dalam keynote speech, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Penasihat CSED INDEF, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.
“Dunia hari ini sudah seharusnya memiliki ekonomi yang berkualitas agar tidak terjadi ketimpangan. Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” ujarnya.
Menurutnya, ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, keturunan, dan harta. Prinsip tersebut diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak milik, serta pencegahan eksploitasi. Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada regulasi, melainkan kesadaran kolektif.
“Jangan sampai yang lahir hanya ekonomi yang berseragam syariah. Kalau hanya simbol tanpa ruh, maka yang terjadi hanyalah formalitas,” tegasnya.
Ma’ruf juga menilai Indonesia memiliki prasyarat kuat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, mulai dari populasi Muslim terbesar, kekuatan filantropi Islam seperti zakat dan wakaf, hingga industri halal yang terus berkembang. Menurutnya, konsolidasi seluruh potensi tersebut menjadi kunci menjadikan ekonomi syariah sebagai kekuatan nasional.
Penguatan Sektor Riil dan Industri Halal
Dalam Kluster Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen penguatan sektor riil, khususnya di desa. Ia menilai koperasi harus kembali pada semangat kolektif sebagai pusat produksi dan distribusi masyarakat.
Dengan terbentuknya 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah berupaya memperluas akses permodalan, distribusi, dan pemasaran bagi UMKM desa. Ia juga menyoroti peran koperasi pembiayaan syariah dan BMT dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menambahkan bahwa transformasi ekonomi syariah harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya prinsip dasar syariah seperti larangan riba, tidak spekulatif, serta adanya underlying transaction yang jelas. Ke depan, kualitas layanan dinilai menjadi faktor kunci daya saing lembaga keuangan syariah.
Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan industri halal sebagai pilar pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah, kata dia, telah membangun kawasan industri halal di berbagai daerah dengan infrastruktur dan regulasi terintegrasi guna memperkuat daya saing domestik maupun ekspor.
Optimalisasi Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji
Pada kluster Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji-Umrah, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan zakat, wakaf, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar berdampak signifikan terhadap penguatan ekonomi umat.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa ekonomi haji harus memberikan nilai tambah luas bagi bangsa. Ia menyebut sejumlah produk Indonesia telah masuk ke rantai pasok di Arab Saudi, mulai dari makanan siap saji hingga produk kerajinan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, mengungkapkan dana kelolaan haji yang mencapai sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif yang transparan dan akuntabel.
Sarasehan ini menjadi penegasan bahwa ekonomi syariah tidak lagi diposisikan sebagai sektor pelengkap, melainkan sebagai fondasi baru pembangunan nasional. Konsolidasi kebijakan, penguatan sektor riil, profesionalisasi dana sosial umat, serta pengembangan industri halal menjadi langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. [ham]
