telusur.co.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan pencegahan Karhutla melalui operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terus dilakukan hingga awal tahun depan. Mengingat meski ada musim hujan, namun cuaca panas diperkirakan berlangsung Januari-Februari 2021.
“Ini yang jadi rekomendasi hasil rapat evaluasi bersama BPPT, BMKG, BNPB, jajaran eselon I dan II KLHK, Akademisi IPB, serta para pihak secara virtual,” ungkap Menteri Siti dalam keterangan melalui akun media sosialnya @SitiNurbayaLHK, Rabu.
Dikatakan Menteri Siti, keberadaaan teknologi yang memungkinkan kemampuan membaca tanda-tanda alam harus betul-betul dioptimalkan. KLHK bersama para pakar akan mengikuti dan mengembangkan teknologi yang mendukung pencegahan karhutla.
“Operasi TMC yang saat ini masih berlangsung di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, Alhamdulillah dilaporkan berhasil menurunkan jumlah titik panas/hotspot,” beber dia.
Sementara di Kalimantan Barat, sempat muncul beberapa titik panas pada 13 Agustus 2020, namun segera dapat diatasi dengan operasi TMC untuk mencegah meluasnya api dan potensi asap lintas batas.
Menurut BPPT, imbuh Siti, agar efektivitasnya optimal, TMC perlu dilakukan dari sebelum memasuki musim kemarau. Menyemai awan sebelum musim kemarau datang akan lebih banyak menghasilkan curah hujan.
“Menurut BNPB, upaya pencegahan karhutla melalui operasi TMC juga dinilai lebih efisien dari sisi pengeluaran anggaran. TMC diharapkan bisa mengurangi intensitas operasi pemadaman udara, sehingga spending anggaran karhutla bisa lebih efektif.”
BMKG menyampaikan sampai Agustus 2020, sebanyak 85% daerah zona musim, telah memasuki musim kemarau dan telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut bervariasi antara 21-30 hari, 31-60 hari, dan di atas 60 hari. Sehingga perlu mewaspadai potensi kekeringan meteorologis.
“Terimakasih pada semua pihak yang bekerja keras dalam operasi pengendalian Karhutla. Tetap semangat dan jaga keselamatan untuk seluruh tim kerja Satgas karhutla di lapangan; Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, BNPB, BPBD, MPA, Swasta, dan kelompok masyarakat lainnya,” tuntasnya. [ham]
