telusur.co.id - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengungkapkan, data Asian Development Bank (ADB), pada Juli 2020, menyampaikan 48,6% UMKM di Indonesia telah mengalami kebangkrutan. Dan, Sekitar 32 juta UMKM bangkrut dan dampaknya sangat luar biasa.
"Data terbaru saat ini, 50,5% UMKM bangkrut, sebesar 35% sisanya terancam kebangkrutan," kata Ketua Umum APKLI dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed kepada telusur.co.id, Selasa (6/4/21).
Menurut Ali, secara riil, ekonomi rakyat saat ini hanya sekitar 15% UMKM yang bertahan dan 4% alami perkembangan. Lebih dari itu, pilar utama dari pertumbuhan ekonomi negeri adalah hal-hal yang sifatnya konsumtif.
Kemudian, ekonomi dilevel bawah hanyalah kuliner dan usaha dibidang sektor kebutuhan pokok, serta pertanian dan perikanan. Yang lain ambruk, home industri dan dunia wisata, misalnya.
Ali menjelaskan, realitas ini tentunya tidak boleh dibiarkan terlalu lama bisa timbulkan dampak yang sangat signifikan terkait kebutuhan dasar rakyat, serta ancaman terjadinya sebuah realitas sosial yang pada ujung dan akhirnya sulit dikendalikan.
Untuk itu, seyogyanya seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, segenap kekuatan elemen bangsa, seluruh rakyat, khususnya pelaku ekonomi rakyat UMKM dan sektor informal untuk bersama-sama melakukan segala daya dan upaya menggerakkan roda ekonomi rakyat.
Sehingga, kebutuhan dasar rakyat tidak kekurangan, tidak terjadi kelaparan dan stabilitas kehidupan sosial dapat dijaga dan dipertahankan secara kokoh.
Menurut dia, harus ada langkah-langkah super keras. Ia menyebut, langkah super gila itu adalah langkah ‘Sontoloyo’. Yaitu lima langkah yang merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan super cepat dan tepat sasaran oleh semua pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, pelaku ekonomi rakyat dan kekuatan elemen bangsa.
Pertama, seluruh pelaku UMKM dan sektor informal harus memperkokoh dan merapatkan barisan, saling mendukung dan gotong royong untuk bersama-sama gerakkan roda ekonomi.
Kedua, seluruh rakyat dan bangsa ini harus saling membantu dan mendukung, serta kembali ke menggalakkan membeli dan jajan diwarung tetangga sendiri.
"Kembali kobarkan api untuk membeli dan memakai produk-produk rakyat dan bangsa kita sendiri. Di desa-desa, di kampung-kampung, di pemukiman, di seluruh relung kehidupan dalam upaya untuk menggeliatkan ekonomi rakyat bergerak menuju efektif," tuturnya.
Ketiga, segenap kelompok menengah ke atas, sudah waktunya untuk tidak menahan diri. Bersama rakyat, harus mulai menggerakkan ekonomi dilevel paling bawah.
Keempat, di tengah semakin turunnya daya beli, pemerintah seyogyanya mengurai dan meringankan beban ekonomi rakyat secepat-cepatnya.
Kelima, pandemi ini sudah berlangsung satu tahun sejak maret 2020, sudah banyak masyarakat terpapar Covid-19 dan mendapatkan kekebalan alamiah, serta vaksinasi sudah lebih 10 juta dan akan terus bertambah jumlahnya.
Untuk itu, Presiden, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota diseluruh tanah air diharapkan membuka kesempatan usaha seluas-luasnya kepada rakyat.
"Jangan ada lagi hal-hal yang tidak membolehkan para pedagang berjualan. Jangan ada lagi ditempat-tempat ekonomi strategis ada hal yang tidak membolehkan bagi ekonomi rakyat. Rakyat, pelaku UMKM dan sektor informal harus diberi kesempatan seluas-luasnya dengan tetap mentaati protokoler Kesehatan covid-19," paparnya.
Tak hanya itu, Ali meminta Presiden Joko Widodo harus mengambil kebijakan tegas dan pasti. Diantaranya, Bansos secara keseluruhan, baik itu bantuan langsung tunai (BLT), segera diguyur super cepat dan tepat sasaran ke rakyat miskin. Sehingga geliat UMKM dan informal dapat menuju perbaikan, memutihkan BI Checking.
Lalu, menurunkan suku bunga, serta memutihkan bunga-bunga kredit tertunggak yang membebani ekonomi rakyat termasuk pemutihan bunga kredit leasing kendaraan roda dua. dan, memperlonggar dan mempermudah persyaratan KUR, Program Kemitraan BUMN dan Dana Bergulir LPDP KUMKM sehingga uang produktif atau capital produktif terguyur hingga ke level ekonomi paling bawah.
"Kita semua tidak ingin adanya keambrukan ekonomi rakyat ini pada ujung dan akhirnya bisa menimbulkan persoalan sosial yang sulit dikendalikan.
Ali berharap, pengalaman pada 2020 yang lamban (lately), serta banyak yang tidak tepat sasaran harus diperbaiki di tahun ini. Sehingga ratusan triliun Bansos dan stimulus ekonomi UMKM dari pemerintah berdampak signifikan mendongkrak ekonomi dan daya beli rakyat.
"Dengan demikian kebutuhan dasar rakyat tidak kekurangan, kelaparan massal dan masif dapat tercegah, serta ketahanan sosial tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjaga dan kokoh," pungkas Ketua Umum Primnaskop Gumregah Sakti Nusantara (GSN) ini.[Fhr]
