telusur.co.id - Sebanyak 20,5 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari target 30 juta pada tahun 2024 sudah masuk atau boarding ke ekosistem digital. Jumlah tersebut berdasarkan data Indonesian E-commerce Association (idEA) hingga bulan Oktober 2022. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital tersisa 9,5 juta hingga tahun 2024. Karenanya, KemenKopUKM bersama kementerian, lembaga, dan platform digital akan membahas beberapa hal krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.

"Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten, dalam keterangannya, Selasa (1/11/22).

Hal krusial yang akan dibaas yaitu transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri.

Fokus akan dilakukan kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.

Selanjutnya adalah pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.

Sehingga ke depan, Pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital. 

“Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ucap Teten.

Dikatakan Teten, di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM. 

"Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” kata Teten.

Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.

Ia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.

“Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Menteri Teten.

Ditegaskannya, saat ini Pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana Pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital. 

“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” tukasnya.[Fhr]