Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam.
Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.
Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #Bersihkanlndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk ”Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”.
Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #Bersihkanlndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.
Juru Bicara #Bersihkanlndonesia Adhityani Putri menyampaikan setidaknya ada empat poin pertanyaan dan pembahasan yang ingin diusulkan kepada KPU dan kedua paslon Capres untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan manifesto #Bersihkanlndonesia.
Pertama, bagaimana strategi Capres untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap energi fosil?.
“Sejauh ini belum ditemukan penjelasan lebih rinci dari program kedua Capres. Padahal masalah ketergantungan energi fosil ini telah membebani perekonomian kita baik secara fiskal maupun lingkungan,” tutur perempuan yang biasa disapa Dhitri itu., Senin (11/2/19).
Pertanyaan kedua, bagaimana strategi Capres untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan? Dhitri menuturkan, kedua Capres telah mencantumkan visi mereka terkait pengembangan energi terbarukan, namun belum terlihat bagaimana mekanisme yang tepat dan terukur dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan
Persoalan ketiga yang ingin diusulkan agar dapat diulas lebih adalah soal, bagaimana strategi capres untuk memperbaiki tata kelola energi non ketenagalistrikan?
Juru Bicara #Bersihkanlndonesia Margaretha Quina menjelaskan, masalah utama penopang energi listrik di Indonesia adalah batu bara, di mana energi fosil tersebut telah terbukti menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, sejumlah kajian juga telah menyoroti dampak aset terpinggirkan (stranded asset) yang justru merugikan Indonesia apabila tetap menyandarkan pasokan energi listriknya dari PLTU Batubara.
”Selain itu, masalah eksploitasi sumber energi batu bara di Indonesia yang memiliki masalah tata kelola yang banyak sehingga tidak memperdulikan persoalan lingkungan dan telah memakan korban jiwa yang sangat banyak. Seperti di Kalimantan Timur yang mengakibatkan 30 lebih nyawa anak melayang di lubang bekas tambang batu bara,” tegas Quina.
Pertanyaan keempat, soal strategi capres untuk penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan. Juru Bicara #Bersihkanlndonesia lrfan Toni Herlambang mengatakan, selama ini proses penegakan hukum dalam kasus lingkungan seringkali tidak mempertimbangkan dampak kerugian negara dan eksternalitas dari dampak lingkungan yang dirusak.
Seperti misalnya dalam kasus dampak menurunnya kualitas hidup dan kesehatan warga di sekitar PLTU batu bara dan kerusakan lingkungan dari aktivitas penambangan batu bara.
”Pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung rakyat harus bertanggung jawab secara hukum. Korupsi batu bara, baik di hulu (pertambangan) maupun hilir (pembangkitan tenaga listrik), perlu menjadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi. Pemulihan lingkungan harus dilakukan, dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar melalui pertanggungjawaban hukum yang menyentuh dalang intelektual (mastermind),” tukas Toni.
Selanjutnya, dalam waktu dekat Gerakan #Bersihkanlndonesia juga akan menyambangi kantor pemenangan Paslon Capres-Cawapres untuk mengajukan empat poin yang sama sebagai rekomendasi poin yang dapat diulas dalam paparan program kedua capres.[asp]
