Telusur.co.id - Partai Gerindra belum menutup pintu untuk mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Puyuono kepada telusur.co.id, Minggu pagi, (18/3/18).
“Belum Ada kata tertutup bagi semua tokoh yang dianggap mampu dan bisa bekerjasama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, entah itu Gatot atau yang Lainnya,” kata dia.
Hanya saja, kata Arief, semua keputusan untuk memilih Cawapres ada di tangan Prabowo, dan keputusan koalisi Partai yang bersama Gerindra mengusung sang Ketum, Prabowo Subianto.
Menurutnya, tidak ada masalah dengan status ataupun latar belakang Gatot. Hal yang terpenting, kata dia, memiliki kesamaan visi dan misi dalam bekerja untuk negara, masyarakat, dan tentunya jujur, tidak korup serta mau melayani masyarakat dengan baik.
“Begitu juga tidak penting bagi Cawapres Pak Prabowo nantinya berasal dari suku Jawa maupun luar Jawa, sudah saatnya dalam berpolitik dan bernegara menghilangkan sekat-sekat sukuisme maupun sekat-sekat perbedaan agama, yang penting orang Indonesia dan punya kecintaan pada negara dan bangsa Indonesia.”
“TNI kalau sudah pensiun ya jadi sipil kembali lagi seperti awal sebelum jadi anggota TNI. Gatot ya sudah jadi masyarakat sipil begitu juga Pak Prabowo sudah jadi orang sipil,” kata dia.
Hal yang paling penting, lanjutnya, menyadarkan meyakinkan dan menyadarkan masyarakat untuk melengserkan Joko Widodo lewat kotak suara Pilpres 2019.
“Sebab, jika Joko Widodo terus berkuasa bisa-bisa negara nanti utang makin mengunung dan tidak bisa bayar. Akibatnya masyarakat Indonesia nanggung utang sampai tujuh generasi,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (17/3/18), mengatakan, Partai Gerindra tertutup untuk Gatot Nurmantyo. Alasan, Gatot tidak mungkin diusung lantarana latar belakangnya sama dengan sang Ketum.
Menurut Habiburokhman, untuk pasangan di pilpres, butuh perpaduan latar belakang antara capres dan cawapres.
“Kan banyak ya, ada dari birokrat, alim ulama. Kalau dua-duanya militer itu akan dipertanyakan,” kata Habiburokhman. [ipk]
