telusur.co.id - Mejelis Ulama Indonesia (MUI) meminta DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk menunda pelaksaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 ditengah pendemi Covid-19. Saat ini penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi dan diprediksi pada Desember mendatang belum melandai.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhyiddin Junaidi mengungkapkan bahwa pelaksanaan  Pilkada  beserta seluruh  prosesnya  pada  saat  itu  sangat  berpotensi  memunculkan cluster  baru  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  akibat  terjadinya kerumunan  massa  baik  ketika  kampanye  atau  saat  pelaksanaan Pilkada.

“Demi    menjaga  keselamatan  jiwa  manusia  (hifzhu  an-nafsi) yang  harus  didahulukan  seperti  saat  ini    sesuai  dengan  kaedah  (dar`u al-mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalbi  al-mashalih)  dan  sesuai  dengan amanat  konsitusi  seperti  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945 menyatakan  bahwa  tugas  negara  adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  maka  pelaksanaan  Pilkada  pada  Desember  tahun  2020 harus  ditunda  hingga  Pandemi  Covid-19  transmisinya  melandai,” kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhyiddin Junaidi dalam keterangan tertulisnya yang di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

KH Muhyiddin menuturkan, apabila DPR, Pemerintah dan KPU tetap menyelenggarakan Pilkada, maka harus membuat dan melaksanakan aturan yang tegas terkait protokol Covid-19. Sehingga tidak terjadi kerumumnan yang bisa menjadi mata rantai penularan Covid-19.

“Penegakan  hukum  harus  dilakukan  secara  tegas  dengan mengenakan sanksi  yang  berat  bagi  pelanggarnya,  baik  juru  kampanye,  partai pengusung,  sampai  dengan  diskualifikasi  pasangan  calon  Pilkada,” ucapnya.[Fhr]