telusur.co.id -Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan pemerintahan menjadi ujian serius bagi Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.
Menurut Hari, sejumlah polemik, termasuk kasus di Badan Gizi Nasional (BGN) maupun penanganan perkara oleh aparat penegak hukum (APH), menjadi indikator bahwa masih terdapat persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Ikan busuk dari kepala dan ini buktinya hari ini. Kasus BGN, kasus APH jadi bukti. Artinya, sebentar lagi dua tahun pemerintahan Prabowo, pilihannya adalah melakukan reshuffle kabinet atau Prabowo akan terhempas,” kata Hari dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Ia menilai persoalan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi Presiden terhadap jajaran pembantunya. Menurutnya, kabinet harus mampu menerjemahkan sekaligus melaksanakan arahan Presiden secara nyata.
“Itu sebetulnya sebuah ujian bagi kabinetnya, mampu atau tidak mempraktikkan atau menyambut apa yang diutarakan Presiden,” ujarnya.
Hari juga menyoroti dinamika politik di lingkungan Istana. Ia menyebut ruang publik dan media telah banyak membahas adanya sejumlah kelompok atau faksi yang disebut memiliki pengaruh dalam lingkaran kekuasaan Presiden.
“Kalau bicara umum, siapa saja faksi di sekitar Presiden, media sudah banyak mengungkap. Ada kelompok Sjafrie, ada kelompok Dasco, ada yang disebut Hambalang Boys, kemudian ada juga kelompok Kemang. Pertanyaannya, apakah orang-orang ini yang banyak bermanuver?” katanya.
Meski demikian, Hari tidak menyampaikan bukti ataupun rincian lebih lanjut atas dugaan keberadaan kelompok-kelompok tersebut.
Di sisi lain, ia berharap DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara optimal. Menurutnya, berbagai pernyataan Presiden dalam sejumlah kesempatan merupakan bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan publik sekaligus menunjukkan komitmen terhadap agenda pemerintahannya.
“Saya melihat DPR harus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Pidato Presiden adalah strategi yang disampaikan ke publik agar mendapatkan dukungan,” ucapnya.
Hari juga berpendapat bahwa apabila terdapat pihak-pihak yang berupaya membangun citra negatif terhadap Presiden, kemungkinan sumber persoalan justru berasal dari lingkungan internal pemerintahan sendiri.
“Persoalan siapa yang memantik atau menjelekkan Presiden, saya pikir itu juga bagian dari orang-orang yang ada di lingkaran Presiden yang selama ini banyak disebut media,” katanya.
Di sisi lain, ia berharap DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara optimal. Menurutnya, berbagai pernyataan Presiden dalam sejumlah kesempatan merupakan bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan publik sekaligus menunjukkan komitmen terhadap agenda pemerintahannya.
“Saya melihat DPR harus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Pidato Presiden adalah strategi yang disampaikan ke publik agar mendapatkan dukungan,” ucapnya.
Hari juga berpendapat bahwa apabila terdapat pihak-pihak yang berupaya membangun citra negatif terhadap Presiden, kemungkinan sumber persoalan justru berasal dari lingkungan internal pemerintahan sendiri.
“Persoalan siapa yang memantik atau menjelekkan Presiden, saya pikir itu juga bagian dari orang-orang yang ada di lingkaran Presiden yang selama ini banyak disebut media,” katanya.
“Persoalan hukum yang Presiden bicarakan sejak awal soal ‘ikan busuk dari kepala’ menurut saya mulai terbukti. Artinya jangan main-main dengan saya, saya akan buka semua. Silakan publik mengawasi,” pungkasnya.(fie)
