telusur.co.id - Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penghentian sementara layanan rute baru TransJakarta Pulogadung - Kantor Wali Kota Jakarta Utara melalui Tipar Cakung (10M). 

Hal itu dilakukan buntut adanya aksi demonstrasi oleh sejumlah supir angkot KWK JU03 Terminal Pulogebang - Terminal Tanjung Priok via Tipar Cakung beberapa waktu lalu.

"Sehubungan adanya penolakan dari Angkutan Reguler U03 terhadap pembukaan rute 10M maka telah dilakukan mediasi dengan hasil rute 10M dihentikan sementara," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (28/2/24).

Lebih lanjut, Syafrin mengatakan, bahwa dengan adanya rute baru itu diharapkan untuk mempermudah layanan masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari.

"Terhadap Rute 10M tersebut pada prinsipnya merupakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mendapat respons positif dimana jumlah pengguna pada hari pertama cukup tinggi," imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan sopir angkot melakukan aksi demonstrasi di depan Kelurahan Sukapura, Tipar Cakung, Jakarta Timur.

Aksi tersebut merupakan bentuk pprotes atas adanya penambahan rute baru TransJakarta Pulo Gadung - Wali Kota Jakarta Utara via jalan Tipar Cakung.

Merespons hal tersebut, Direktur Operasional dan Keselamataan TransJakarta Daud Joseph mengatakan, rute itu dioperasikan sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat.

"Rute tersebut adalah salah satu bentuk peningkatan layanan bagi warga dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (SK Kadishub DKI 936)," kata Joseph saat dikonfirmasi awak media, Jumat (23/2/24).

Perihal sejumlah angkutan umum yang keberatan akibat adanya rute baru tersebut, Joseph mengaku bakal melakukan melakukan koordinasi dengan pihaknya terlebih dahulu.

Selanjutnya, Joseph menjelaskan, bahwa rute itu sebelumnya merupakan jalur Metromini T41 yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. 

"Dahulu rute ini sangat banyak penumpangnya. Sehingga saat ini warga sangat membutuhkan layanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Joseph.

Menurut dia, Transjakarta dan angkot sebaiknya tetap melayani berdampingan hal itu akan lebih baik dan saling melengkapi. 

"Pada akhirnya yang diuntungkan adalah warga masyarakat karena memiliki beberapa pilihan angkutan umum," ungkap Joseph.

"Kota Jakarta membutuhkan lebih banyak kapasitas angkutan umum sebagai sarana transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau. Dengan beralihnya warga ke angkutan umum, kemacetan di Ibu kota Jakarta dapat diatasi," imbuhnya. [Fhr]