DPR Desak BI Stabilkan Rupiah atas Dolar AS, Soroti Tekanan Berat ke Impor - Telusur

DPR Desak BI Stabilkan Rupiah atas Dolar AS, Soroti Tekanan Berat ke Impor

Rupiah melemah atas Dollar. Sumber foto: ist

telusur.co.id - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendesak Bank Indonesia untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah agar kembali mendekati level Rp16.500 per dolar AS sesuai asumsi makro dalam APBN 2026.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), menyusul pelemahan rupiah yang kini menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS.

Menurut Misbakhun, angka Rp16.500 bukan sekadar target ekonomi, melainkan hasil kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR yang harus dijaga bersama.

“Tadi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa kesepakatan politiknya di Rp16.500, dan kita minta tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi-tinggi amat permintaan kita supaya nilai tukar dibawa kepada angka stabilisasi di 16.500,” ujar Misbakhun.

Ia juga menyoroti fakta bahwa sejak awal 2026, rupiah belum pernah kembali menyentuh level Rp16.500 per dolar AS. Padahal, asumsi nilai tukar tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan APBN 2026.

“Sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro,” katanya.

Misbakhun mengingatkan pelemahan rupiah saat ini berpotensi memberi tekanan besar terhadap inflasi nasional karena meningkatnya biaya impor, baik yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta.

Menurut dia, dampaknya sudah mulai terasa pada berbagai sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ia mencontohkan industri plastik yang kini mulai mencari alternatif bahan baku akibat tingginya kurs dolar AS.

“Karena nilai tukar rupiah saat ini memberikan tekanan berat kepada impor. Ini dikhawatirkan mempengaruhi inflasi kita. Dan itu dirasakan tidak hanya pemerintah yang melakukan impor BBM dan LPG, tetapi juga pihak swasta yang menggantungkan sebagian bahan baku produksinya kepada impor,” tegasnya.

Komisi XI DPR pun meminta BI menjadikan seluruh masukan dalam rapat tersebut sebagai bahan evaluasi serius untuk menentukan langkah stabilisasi rupiah ke depan, di tengah tekanan global dan tingginya kebutuhan devisa nasional.


Tinggalkan Komentar