Permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan harus segera disudahi.
Begitu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/18).
“Hal ini harus segera diatasi agar terdapat acuan yang tepat dan sama dalam mengambil suatu kebijakan terkait stok dan kebutuhan pangan,” ucap dia.
Rencana impor beras 500 ribu ton yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Menjadi pertanyaan. Pasalnya, Pemerintah sebelumnya, sudah mengimpor beras 500 ribu ton pada Januari 2018. Di sisi lain, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan saat ini stok beras surplus. Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Kementan mengakui stok beras surplus, tapi Kemendag bilangnya kurangs, jadi perlu impor. Perbedaan data ini harus disinkronkan, jangan ada perbedaan data lagi. Kalau memang stok beras surpluss, seharusnya tak perlu impor,” tegas Taufik
Oleh sebab itu politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong, transparansi data pangan nasional yang dimiliki setiap pemerintah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Perum Bulog.
“Data dari nternal pemerintah sebaiknya disinkronkan dulu. Jangan lah karena perbedaan data, tiba-tiba langsung ambil kebijakan impor. Kalau stok surplus, pakai stok yang ada, serap gabah dari petani kita. Kalau selalu impor, yang kasihan juga petani. Harga gabah juga akan terus turun, yang jadinya kesejahteraan petani juga tidak tercapais,” tandas dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Perum Bulog menyatakan stok komoditas strategis pangan, khususnya beras terbilang cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2018.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso, Jumat (11/5/2018), menjelaskan stok beras saat ini sebesar 1,2 juta ton terdiri atas 1,050 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya beras untuk komersial Bulog.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Kementerian Perdagangan pun memberikan batas impor kepada Perum Bulog sepanjang April-Juli 2018. Izin impor beras tahap kedua, kata Oke, dikeluarkan saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian.[far]
