telusur.co.id - Komisi II DPR mengkhawatirkan adanya intervensi jelang persiapan pemilihan ulang Walikota Pangkal Pinang dan Bupati Bangka, serta pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. 

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menanyakan kepada penyelenggara pemilu soal adakah intervensi tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kali ini.

Hal itu sampai Azis, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). 

Jika pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan tegas oleh Penyelenggara Pemilu dan Kemendagri, tegas dia, sebaiknya pelaksanaan Pilkada ulang dan PSU tak perlu dilaksanakan. 

"Saya ingin bertanya. Ini perencanaan sudah baik, anggaran sudah ada, kemudian yang melaksanakan sudah siap. Tapi perlu satu pertanyaan yang harus jelas. Kalau ini tidak jelas, enggak usah dilaksanakan karena berbahaya," kata Azis di ruang rapat Komisi II. 

"Ada enggak intervensi terhadap 5 daerah ini yang mau melaksanakan PSU maupun pilkada Ulang?" tanya Aziz. 

Menjawab pertanyaan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, menegaskan bahwa sampai saat ini tak ada intervensi terkait seperti yang dimaksudkan. 

Menurutnya, jika pun ada intervensi maka itu harus ada pembuktian. Sebab dalam Pilkada ulang dan PSU kali ini pihaknya melibatkan banyak instrumen untuk mengawasi jalannya pelaksanaan. 

"Izin pimpinan saya pikir sampai dengan hari intervensinya tidak ada Pak, seandainya kalau pun ada silakan dibuktikan karena semuanya melaksanakan PSU banyak pengawasan, baik dari masyarakat maupun negara," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga menegaskan tak ada intervensi dari pihak luar terkait pelaksanaan Pilkada di 5 daerah tersebut. "Tidak ada," tegas Afif dan Bagja menjawab pertanyaan Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu. 

Melanjutkan pertanyaan tersebut, Azis pun juga menanyakan perihal yang sama kepada Ketua DKPP, sebab jangan sampai ada intervensi untuk mengkasus kepada penyelenggara pemilu kepada 5 daerah itu. 

"Ada gak intervensi untuk kasus-kasus etik supaya ini dan itu terhadap 5 daerah yang mau Pilkada, DKPP?" tanya Azis, yang dijawab tegas, "Tidak ada," ucap Ketua DKPP Heddy Lugito. 

Azis pun kembali menekankan, agar Pilkada ulang dan PSU kali ini dapat berlangsung fair tanpa ada lagi gugatan hasil yang akan menyebabkan potensi terjadinya Pilkada ulang atau PSU. 

"Jadi itu yang perlu kita tandaskan, jangan sampai kita sudah susah-susah pemerintah, DPR sudah menyetujui untuk ada anggaran masih ada intervensi, masih ada kasak-kusuk dari pihak-pihak di luar yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pilkada ini tidak boleh ada itu," tegasnya. 

Azis mengingatkan kepada semua pihak, agar jangan coba-coba mengangggu pelaksanaan Pilkada ulang dan PSU terakhir ini, jika tak ingin mengambil resiko. 

"Dan kalau ada yang coba main-main maka dia sedang coba menggali kuburnya sendiri, termasuk Partai Gerindra," tegas Azis lagi. 

Untuk itu, Anggota DPR Dapil Jawa Tengah VI ini pun menekankan mengultimatum penyelenggara pemilu untuk tidak membuat kesalahan lagi. 

"Tidak ada toleransi untuk melakukan kesalahan kali ini, kan malu nanti kalau ada pengulangan lagi," pungkasnya.[Nug] 

Laporan: Dhanis Iswara