telusur.co.id -Bergabungnya Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat, dinilai sebagai langkah politik strategis untuk mencuri start menuju Pilpres 2029. Langkah ini dibaca sebagai upaya Anies membangun daya tawar lebih awal di tengah semakin sempitnya ruang politik bagi figur di luar lingkar koalisi besar partai.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, masuknya Anies ke ormas bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan sinyal bahwa ia tak ingin mengulang pengalaman politik sebelumnya: kuat secara elektoral, tetapi lemah secara struktural.
"Ini langkah sadar bahwa politik Indonesia tetap bertumpu pada tiket. Anies sepertinya belajar dari pengalaman Pilkada Jakarta 2024, di mana ia kandidat kuat, tapi gagal maju karena tidak mendapat dukungan partai," kata Arifki di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menyampaikan, ormas dapat menjadi alat bargaining Anies dengan partai politik. Dengan membawa basis massa dan struktur sendiri, Anies tak lagi datang sebagai figur yang sekadar menunggu diusung, melainkan sebagai aktor yang punya nilai tukar politik.
Selain itu, ormas tersebut juga membuka opsi lain, berkembang menjadi partai politik. Meski berisiko dan mahal secara politik, opsi ini dinilai sebagai jalan darurat jika pintu partai benar-benar tertutup bagi Anies.
Langkah Anies ini juga dinilai berkaitan erat dengan sinyal menguatnya wacana koalisi permanen. Jika skema tersebut berjalan, ruang bagi tokoh di luar koalisi akan semakin sempit dan berpotensi membuat Anies kembali “puasa politik” di Pilpres 2029.
"Koalisi permanen adalah alarm bagi figur non-elite parpol. Jika Anies tidak bergerak sekarang, ia bisa kembali berada di luar gelanggang bukan karena kalah suara, tapi karena tidak punya kendaraan," jelasnya.
Arifki menambahkan, bergerak lebih awal menjadi keharusan bagi Anies jika ingin tetap relevan dalam peta politik nasional.
Namun ia mengingatkan, ormas bukan pengganti partai dalam sistem pemilu. Tanpa arah yang jelas, ormas hanya akan menjadi simbol politik tanpa daya tembus elektoral.
"Ini langkah awal yang rasional. Tapi efektivitasnya ditentukan oleh apakah ormas ini benar-benar menjadi alat tawar politik, atau berhenti sebagai ruang konsolidasi loyalis semata," pungkasnya.[Nug]
