telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah meminta penjelasan kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Perumahan terkait  realisasi kebijakan Kementerian PUPR yang sedang berlangsung di Tahun 2023 karena terdapat beberapa serapan yang melebihi dari realisasi fisik.

"Ada beberapa serapan yang melebihi dari realisasi fisik dan saya minta penjelasan dari mereka begitupun sebaliknya," kata Sumail kepada Wartawan, dikutip Rabu (13/6/23). 

"Contohnya di bidang perumahan hampir 64 % fisiknya sedangkan serapan anggarannya 45%. Ini mesti dijelaskan apakah ada keterlambatan pembayaran atau bagaimana ini mestinya ditanggulanginya," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan hal tersebut jangan sampai menghambat kegiatan yang sedang berlangsung.

Selain itu, kata Sumail, bila hal tersebut juga berkaitan dengan aspirasi dapil tentang penataan kawasan religi sekaligus melestarikan cagar budaya di daerah tersebut.

"Ini juga berkaitan dengan Aspirasi Dapil saya menyangkut penataan kawasan religi sekaligus untuk melestarikan cagar budaya dan kearifan lokal di Desa Temuguruh Dusun Tojo," ungkapnya. 

Sumail menyatakan bila Dirjen Perumahan diperlukan afirmasi kebijakan supaya pembangunan yang dikerjakan ini bisa dinikmati oleh semua kalangan.  Pemerintah juga dalam hal ini perlu memperhatikan lingkungan supaya tidak ada pencemaran yang berdampak kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

"Tentu perlu juga kebijakan yang supaya tidak ada pencemaran lingkungan di kawasan," tandasnya. [Tp]