telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengingatkan pemerintah jangan coba-coba berpikir melakukan bisnis vaksin dengan rakyat Indonesia. 

Hal itu disampaikan Sukamta memanngapi wacana pemerintah akan membagi dua skema pemberian vaksin, yaitu ditanggung APBN melalui BPJS bagi yang kurang mampu, dan bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri. 

"Alasan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran masuk akal namun pemerintah dilarang membisniskan vaksin dan membiarkan vaksin liar di pasaran," kata Sukamta di Jakarta, Selasa (1/9/20).

Menurut Sukamta, harusnya pemeritah belajar dari pengalaman rapid test dan PCR yang batasan harganya tidak di atur. Dampaknya, membuat penyedia layanan bebas menentukan harga, masyarakat kemudian jadi korban.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjabarkan, berdasarkan kesepakatan pembelian bulk vaksin dengan Sinovac sebesar 8 US dollar kemudian ditambahkan perkiraan biaya fill and packing sebesar $2 dollar maka harga per dosis vaksin sebesar $10 dollar. Menggunakan perhitungan kurs Rp15.000,-/ dollar maka per vaksin dijual seharga Rp150.000,- sehingga dibutuhkan anggaran untuk 2 kali vaksin sebesar Rp53 trilliun.

Sedangkan, bagi peserta BPJS kelas 1 dan 2 sebanyak 91,4 juta jiwa apabila membeli vaksin mandiri dari negara dengan harga per vaksin 25 US dollar sesuai dengan info awal dari pemerintah, maka diperoleh hasil penjualan vaksin mencapai Rp68,5 trilliun. 

Perhitungan ini bisa membuat pemerintah mendapatkan untung besar dari bisnis jual beli vaksin.

Oleh sebab itu, Sukamta mengingatkan pemerintah jika tetap menggunakan skema menjual vaksin bagi masyarakat yang mampu, harus terlebih dahulu membuat regulasi yang jelas.

Karena, perputaran uang di bisnis vaksin tahun 2020 diprediksi oleh Zion Market Research mencapai USD 59,2 miliar atau setara dengan Rp858,4 Triliun (kurs Rp 14.500 per USD). 

Akibat pandemi Covid-19, tiga tahun ke depan menurut Fortune Business Insight nilai bisnis vaksin dunia akan menjadi UD 65,1 miliar dan di tahun 2027 melonjak lagi menjadi USD 104,87 miliar.[Fhr]