telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR M Husni mengkritik perusahaan BUMN PT Kimia Farma Tbk dan PT Bio Farma (Persero), dan holding farmasi lainnya, yang terus merugi. 

Kritik ini disampaikan Husni dalam RDP Komisi VI DPR dengan pimpinan perusahan-perusahaan farmasi BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/24). Dalam rapat tersebut hadir Dirut PT Indofarma Tbk Agus Heru Darjono, Dirut PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya, Dirut PT Kimia Farma Tbk Arie Genipa Suhendi, dan Dirut PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) Heri Heriswan.

"Ini menarik. Hari ini kita cerita tentang kesehatan, kita cerita tentang obat-obatan, yang tujuannya adalah menyehatkan bangsa dan penduduk kita. Tapi, disatu sisi yang kita hadapi adalah perusahaan-perusahan kesehatan yang tidak sehat. Mohon maaf bapak-bapak," kata Husni. 

Husni tak terima bila Kimia Farma yang mempunyai 10 pabrik, kemudian akan ditutup sebgiannya. "Hebat ini pak, bangun pabrik itu setengah mati, tapi kalau meninggalkannya seperti tekan tombol saja," kritiknya. 

Husni menjelaskan, Kimia Farma menjual obat-obatan pasti memiliki kadaluarsa. "Obat-obatan ini kan ada masa waktunya. Ada masa setahun, ada lima tahun. Nggak seperti warung nasi pak, gak laku hari ini besok buang. Dan harga obat-obatan di Kimia Farma dan ditempat lain, Kimia Farma nih punya standar, dan itu harganya lebih tinggi," tegasnya. 

Bagi Husni, dengan 279 juta jumlah penduduk Indonesia, semestinya tidak ada alasan bagi Kimia Farma mengalami kerugian. Terlebih, jika seseorang ingin membeli obat, rujukan utamanya di Kimia Farma. 

"Sebenarnya ndak ada alasan Kimia Farma merugi. Cuma akibat terjadi manipulasi keuangan dan lain sebagainya, inilah yang terjadi," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Husni, ketika masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, hampir semua perusahan industri obat di seluruh dunia, mengalami keuntungan. Namun, ia heran kenapa Kimia Farma justru rugi. 

"Apalagi pada masa Covid-19, boleh dikatakan ndak ada industri farmasi yang sakit, semua untung, semua happy. Saya ndak tahu alasannya apa pabrik mau ditutup sampai lima. Kalau inefisiensi, bikin efisiensi. Apalagi kita dengan 270 juta penduduk, industri obat ini mestinya naik, naik, dan terus meningkat. Begitu juga Bio Farma. Kenapa penjualannya naik, tapi keuntungannya menurun. Apakah disitu ada pemborosan, ada kesalahan dan lain sebagainya," tegasnya.

Sebagai informasi, RDP ini dilakukan di tengah-tengah momentum ramainya pembahasan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang fraud atau aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerugian di Indofarma dan anak usahanya, PT IGM.

Aktivitas tersebut adalah diduga melakukan transaksi jual-beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online (pinjol).

Akibatnya muncul indikasi kerugian sebesar Rp 294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp 122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp 23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp 18,26 miliar.[Fhr]