DPR: Sri Mulyani Jangan Cuma Nyindir Para Bankir, Harus Bikin Kebijakan Insentif - Telusur

DPR: Sri Mulyani Jangan Cuma Nyindir Para Bankir, Harus Bikin Kebijakan Insentif

Menkeu Sri Mulyani

telusur.co.id - Kekesalan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terhadap para bankir yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, karena tren suku bunga naik, mendapat kritikan dari anggota Komisi XI DPR RI Najib Qodratullah. 

Menurut Najib, Menkeu Sri Mulyani jangan hanya kesal kepada para bankir lantaran menikmati suku bunga tinggi, tetapi harus ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan. 

"Kekesalan Sri mulyani sebaiknya ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan insentif/disinsentif," kata Najib dalam keterangannya, Senin (9/1/2023).

Menkeu Sri Mulyani, di depan para bankir dalam acara CEO Banking Forum, Senin, mengatakan bahwa ketika berbicara mengenai interest rate atau suku bunga naik, wajah para bankir terlihat berbeda, seperti bahagia. Hal itu diungkapkannya seiring dengan tren kenaikan suku bunga yang saat ini terjadi.

Diketahui, kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral akan diikuti kenaikan suku bunga kredit yang meningkatkan beban biaya bagi peminjam. Bunga kredit inilah yang menjadi salah satu pemasukan bank.

"Saya bicara dengan para bankir kalau bicara tentang interest rate naik itu Anda sepertinya malah menari-nari di atas penderitaan semua orang,” kata Sri Mulyani. "Karena kalau saya bicara tentang kenaikan suku bunga, kayaknya wajah Anda malah lebih bahagia gitu. 'Selama Ibu masih bisa mengelola dan menstabilkan ekonomi, interest rate naik, it's fine with us, Ibu'."

Menanggapi 'sentilan' Sri Mulyani tersebut, Najib menilai, sindirian seperti itu tidak akan menggugah para bankir. Beda halnya jika dibuat sebuah kebijakan. 

"Selebihnya mungkin hanya sebatas seruan moral dan kemurahan hati para bankir," ucapnya. 

Menurut Najib, trend suku bunga tinggi dapat menjadi salah satu penghambat pemulihan ekonomi. Karena, dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi.

"Trend suku bunga tinggi bisa menjadi salah satu penghambat pemulihan ekonomi karena jelas dampaknya langsung terasa oleh para pelaku ekonomi,” paparnya.

Lebih lanjut, Najib menekankan, fungsi intermediasi perbankan juga terganggu dengan kenaikan suku bunga. Hal itu disebabkan kebijakan suku bunga acuan yang diterbitkan oleh otoritas moneter Indonesia seringkali tidak maksimal. 

"Hal ini bisa kita lihat melalui daftar penawaran kredit yang ditawarkan perbankan seringkali berbeda,” tukasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar