telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta DPRD dan Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang usulan hibah untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta.

"Kemarin di draft RAPBD 2023 Pemprov DKI mengalokasikan sebesar Rp4 miliar untuk PWNU dan Rp3,2 miliar untuk PW Muhammadiyah. Kami telah dorong kenaikan di Komisi E menjadi 5 miliar untuk PWNU dan 4 miliar untuk PW Muhammadiyah," kata Anggara di Jakarta, dikutip Selasa (22/11/22).

Pria yang karib disapa Ara ini mengatakan, besaran yang direncakan saat ini masih jauh dari prinsip proporsionalitas.

"Saya merasa besaran tersebut masih belum cukup adil untuk kedua organisasi yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi nyata terhadap kehidupan umat ini," kata Ara.

Ara menjelsakan, dirinya akan mendorong kenaikan hibah kedua organisasi keagamaan tersebut pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terkait RAPBD 2023.

"Di Banggar masih bisa berubah, maka saya dan teman-teman akan dorong penambahan angkanya. Kita harus proporsional dalam pemberian hibah ini, contohnya jika kita bandingkan organisasi keagamaan lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta rencananya dapat hibah 15,7 miliar. Jauh sekali dengan angka NU dan Muhammadiyah," Urai Ara.

Lebih lanjut Ara menjelaskan, seharusnya Pemprov DKI harus dapat mengedepankan keadilan dalam alokasi hibah ini.

"Intinya kan Pemerintah tidak berpihak pada kelompok manapun, kita harus adil dan proporsional. Hibah kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jika kita mampu beri 15,7 miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional. Proporsional tak harus sama, tapi jangan timpang seperti ini," ujar Ara. [Fhr]