telusur.co.id - DPRD DKI mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan upaya dalam rangka pembatasan penjualan gas LPG 3 Kg yang belakangan justru membuat resah masyarakat.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut, Pemprov DKI perlu meningkatkan stok LPG 3 Kg dan memastikan distribusinya berjalan lancar sampai ke tangan konsumen yang berhak.

Salah satunya, ialah menjalin kerja sama dengan Pertamina dan distributor lain terus dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan LPG di pasar.

Kedua, Pemprov DKI dan instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 Kg. Sehingga mencegah praktik penimbunan dan penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kelangkaan.

“Sidak atau inspeksi mendadak ke pangkalan dan agen LPG juga dilakukan secara berkala,” ucap Mujiyono di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Selain itu, kata Mujiyono, penting bagi Pemprov DKI mendata dan memverifikasi terhadap konsumen yang berhak membeli LPG 3 Kg untuk memastikan LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

Kemudian, Pemprov DKI juga harus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG 3 Kg yang bijak dan hemat serta mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg dan menciptakan sumber energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Mujiyono.

Politisi Partai Demokrat itu pun meminta masyarakat turut berperan aktif dalam mengantisipasi kelangkaan LPG 3 Kg. Caranya dengan melaporkan jika menemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan LPG 3 kg kepada pihak berwenang.

Dengan upaya-upaya tersebut, ia berharap dapat menjadi solusi ketersediaan LPG 3 Kg sehingga tidak membebani masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat kelangkaan LPG 3 Kg tersebut.

“Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kelangkaan LPG 3 kg dapat diatasi dan ketersediaan LPG bersubsidi tetap terjamin bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.[Fhr]

Laporan: M. Tegar Jihad Al Faruq