telusur.co.id - DPRD DKI Jakarta menilai, besaran gaji para guru honorer di Ibu Kota yang saat ini kisaran Rp1 juta - 2 juta perbulan dianggap tidak layak.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin pun berjanji akan berupaya memperjuangkan hak para pengajar agar bisa mendapatkan upah layak.

Menurutnya, tak elok seorang guru yang merupakan warga Jakarta dan ikut berkontribusi membayar pajak, namun kesejahteraannya tak diperhatikan.

“Sungguh sangat prihatin, di Jakarta pendidikan yang diperhatikan hanya negeri saja baik guru maupun siswanya. Sedangkan semua bayar pajak, lalu kenapa gaji guru lebih rendah dari PJLP (penyedia jasa layanan perorangan),” ujar Khoirudin di Jakarta, dikutip Rabu (13/2/24).

Politisi PKS itu menyatakan siap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengevaluasi upah guru, khususnya yang mengajar di sekolah swasta.

“Guru swasta honornya satu sampai dua juta. Ini kan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan (memperjuangkan ini)," ungkap Khoirudin.

"Ke depan saya ingin guru swasta minimal honornya UMP (upah minimum provinsi),” imbuhnya. [Fhr]