telusur.co.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)  mendukung kebijakan sejumlah Dinas Pendidikan di berbagai daerah yang mengeluarkan surat edaran (SE) melarang  peserta didik membawa mainan Lato-Lato ke sekolah.  

"FSGI menilai kebijakan sejumlah Dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk melarang membawa dan memainkan lato-lato di lingkungan satuan Pendidikan sudah tepat dan hal ini sejalan dengan pasal 12 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan pasal 8 UU Np. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)”, ujar Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, Kamis (12/1/23).

Retno menambahkan, SE dari dinas-dinas Pendidikan tersebut tidak sama sekali melarang anak bermain. Pemda memahami bahwa bermain adalah hak anak sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. 

"Namun, yang dilarang adalah membawa mainan Lato-lato dan memainkannya di lingkungan sekolah. Ini 2 hal yang berbeda.  Anak boleh main Lato-Lato, tapi tidak di lingkungan satuan pendidikan," ujarnya. 

Diketahui, sejumlah Dinas Pendidikan di berbagai daerah mengeluarkan Surat Edaran melarang peserta didik membawa dan memainkan Lato-Lato di lingkungan satuan pendidikan. 

Diantaranya adalah Dinas Pendidikan pesisir Barat (Lampung), Disdik Kabupaten Bogor, Kota Bandung  dan Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat), Disdik Kota Pekalongan (Jawa Tengah), Disdik Kota banjarmasing (Kalimantan Selatan), Kota Siantar (Sumatera Utara) dan lain-lain.

“Kebijakan yang dikeluarkan sejumlah Disdik dari sejumlah daerah itu kemudian ditanggapai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai keputusan yang tidak bijak dan mengabaikan hak anak untuk bermain. FSGI justru menilai KPAI yang memberikan pernyataan  terlalu prematur  tanpa mempelajari terlebih dahulu ketentuan dalam UU Sisdiknas dalam menanggapi SE larangan membawa dan memainkan Lato-Lato di lingkungan satuan pendidikan," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo.[Fhr]