telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
Edi menyoroti soal penanganan perlintasan sebidang yang hingga kini dinilai belum menjadi prioritas pemerintah, meski persoalan tersebut kerap memicu kecelakaan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan komitmen kementerian dalam menerjemahkan instruksi Presiden ke dalam program nyata dan dukungan anggaran.
Menurut Edi, Presiden sebelumnya telah menginstruksikan penyediaan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mempercepat pembangunan flyover dan underpass sebagai solusi mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang, terutama setelah tragedi kecelakaan di Bekasi yang menelan korban jiwa.
Namun, ia mengaku belum melihat langkah konkret pemerintah untuk menjadikan program tersebut sebagai prioritas utama.
“Presiden sudah beberapa kali memberikan direktif, tetapi kami melihat penanganan perlintasan sebidang kok tidak ada. Harusnya ini menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menegaskan, setiap arahan Presiden seharusnya segera diterjemahkan oleh jajaran kementerian menjadi kebijakan dan aksi nyata.
“Jangan sampai Presiden sering memberikan arahan, tetapi kabinetnya tidak merespons secara positif. Kalau sudah menjadi direktif Presiden, semestinya itu segera dilaksanakan,” tegasnya.
Selain masalah perlintasan sebidang, Edi juga menyoroti lambannya penyusunan regulasi turunan terkait kebijakan tarif ojek online (ojol). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara arahan pemerintah dan implementasi di lapangan.
Edi mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala besar dalam pengembangan sektor perkeretaapian. Dari total kebutuhan anggaran yang diajukan, pemerintah baru mampu memenuhi sekitar 58 persen.
Akibatnya, sejumlah program strategis seperti peningkatan keselamatan, modernisasi sistem persinyalan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung belum dapat berjalan maksimal.
Ia menyebut backlog anggaran sektor perhubungan mencapai sekitar Rp26 triliun, sementara total kebutuhan anggaran seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI mencapai Rp252 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian karena menyangkut kualitas pelayanan publik dan keselamatan pengguna transportasi.
Edi juga menyoroti kondisi layanan kereta komuter Jabodetabek yang dinilai semakin memprihatinkan akibat tingginya kepadatan penumpang.
Ia menggambarkan kondisi di dalam rangkaian kereta yang semakin sesak, bahkan membuat sebagian penumpang harus berdiri berhimpitan hingga bertumpu pada pintu maupun dinding kereta.
“Kereta api di Jabodetabek sudah sangat kronis. Penumpangnya sudah berdesakan, sementara ada peringatan tidak boleh bersandar di pintu atau dinding. Ini harus dimitigasi sebelum menimbulkan persoalan keselamatan baru,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Edi mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perkeretaapian, termasuk mempertimbangkan pengelolaan yang lebih terintegrasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Menurutnya, integrasi pengelolaan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan perlintasan sebidang, sistem persinyalan, hingga penerapan teknologi Automatic Train Control (ATC).
“Yang paling penting bukan siapa yang mengelola, tetapi bagaimana pelayanan semakin baik dan keselamatan benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.
Edi menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap arahan Presiden dapat diwujudkan secara konsisten oleh kementerian terkait.
Ia mengingatkan, lemahnya tindak lanjut terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada capaian pembangunan, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau arahan Presiden tidak dijalankan, yang kasihan bukan hanya Presiden, tetapi juga rakyat yang menunggu realisasi janji-janji pemerintah,” pungkas Edi.
