telusur.co.id - Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga empat kali, telah menyebabkan ketidakstabilan sistem politik dan ekonomi. Dampak dari amandemen itu juga salah satu menyebabkan kesenjangan yang makin lebar.

Begitu disampaikan oleh mantan Rektor UGM Sofian Effendi dalam Peluncuran Buku "Sistem Demokrasi Pancasila" di Gedung Pascasarjana Universitas Nasional, Jalan Harsono, Rangunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/20).

"Kata teman yang mengamati konversi tentang tanah, di dalam kesenjangan dalam penguasaan tanah jauh lebih jelek dari ekonomi, itu artinya Indonesia ini kedaulatannya terhadap kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini sudah hilang," kata Sofian.

Sofian mengaku mendapatkan bahan ketika mengikuti suatu diskusi yang mempertanyakan, apakah keinginan untuk menginstol kembali sistem politik Pancasila dan sistem ekonomi Pancasil itu akan berjalan dengan mudah? 

"Jelas sekali ini menyangkut dengan UUD yang kita gunakan sekarang. UUD sekarang sebenarnya dari segi hukum konstitusional sudah tidak legitimate tidak sah lagi. Karena, prosesnya tidak benar, kemudian subtansinya sudah banyak dimasukan oleh dari pihak asing," tukasnya.

Dikatakan dia, ada tiga pilihan bangsa terkait UUD 1945 tersebut. Pertama, laksanakan Undang-undang NRI 1945 ini. Yang jelas bukan pilihan. Kedua, kembali ke UUD yang asli, atau ketiga adalah Reamandemen.

"Reamandemen 1, 2, 3 dan 4 untuk mengembalikan itu. Yang dibuat oleh forum Rektor pada tahun 2006 dulu adalah kaji ulang UUD 1945, kaji ulang pasal-pasal hasil amandemen ini dengan kerangka pikir yang masih ada dalam pembukaan itu dan kemudian yang tidak sesuai dengan pembukaan itu kita singkirkan tapi yang sesuai kita pertahankan," tukasnya.[Fhr]