telusur.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) secara terpadu. Ia mengingatkan penanganan tidak boleh berhenti pada pemantauan aktivitas gunung dan pemulihan transportasi, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar serta penghidupan masyarakat terdampak tetap terlindungi.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau menyebabkan abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Sebaran abu menurunkan kualitas udara dan jarak pandang serta mengganggu penerbangan hingga menyebabkan penutupan sejumlah bandara.
Dampaknya juga merambah sektor kesehatan dan pendidikan. Paparan abu vulkanik berisiko menyebabkan iritasi mata, batuk, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sejumlah daerah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi paparan terhadap pelajar.
Puan meminta pemerintah memastikan masker dan fasilitas kesehatan tersedia secara memadai di seluruh wilayah terdampak.
“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran negara yang lebih cepat,” ujarnya.
Ia menekankan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus berjalan sebagai satu kesatuan. Menurut Puan, perbedaan batas administrasi tidak boleh membuat kualitas perlindungan terhadap masyarakat ikut berbeda.
“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” kata Puan.
Selain keselamatan, Puan menyoroti dampak ekonomi yang dialami pekerja harian, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, serta keluarga yang kehilangan penghasilan akibat pembatasan aktivitas.
Menurut dia, kebijakan mitigasi tidak boleh membuat masyarakat harus memilih antara menjaga keselamatan atau tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Di sektor transportasi udara, Puan meminta pembukaan kembali bandara dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan. Pemerintah juga diminta menata ulang penerbangan yang tertunda agar tidak terjadi penumpukan penumpang ketika operasional kembali normal.
Puan turut meminta pemerintah memperkuat penyampaian informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk edukasi mengenai risiko paparan abu dan langkah mitigasi yang harus dilakukan masyarakat.
DPR, kata dia, akan mengawasi respons pemerintah melalui alat kelengkapan dewan terkait.
Menurut Puan, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup dinilai hanya dari menurunnya aktivitas vulkanik ataupun kembali beroperasinya bandara.
“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” kata Puan.
Ia mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi pemerintah mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Warga di wilayah terdampak abu vulkanik juga diminta menggunakan masker ketika berada di luar ruangan dan mengurangi aktivitas yang tidak mendesak.
