telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Pemerintah mengevaluasi secara serius efektifitas vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah jangan ragu untuk mengganti vaksin Sinovac dengan merek lain bila terbukti tidak efektif.
"Pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini. Semua harus diungkap apa adanya. Jangan sampai uang yang ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19 di tanah air," tegas Mulyanto, Kamis (22/7/21).
Pemerintah China, sebelumnya, akan memborong vaksin Pfizer buatan Amerika Serikat untuk keperluan vaksinasi rakyatnya. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Pemerintah China sendiri meragukan kemampuan vaksin produksi dalam negeri mereka?
Beberapa negara yang semula menggunakan Sinovac juga menyatakan beralih ke merek lain. Setidaknya Malaysia dan Thailand akan menghentikan penggunaan Sinovac bila persediaan habis. Selanjutnya akan menggunakan vaksin merek lain untuk kelanjutan program vaksinasi di negara mereka.
Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi vaksin Sinovac secara serius. Karena, faktanya efikasi vaksin ini menurut WHO hanya 51 persen, dan hasil Uji BPOM hanya 65 persen.
"Kan masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya. Jadi wajar kalau kita minta Pemerintah mengganti vaksin Sinovac ini dengan jenis vaksin yang efikasinya lebih tinggi," kata Mulyanto.
Politikus senior PKS ini lantas mendorong Pemerintah mempercepat produksi vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh LBM Eijkman. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana yang cukup untuk percepatan riset dan produksi vaksin dalam negeri.
Selain itu, Pemerintah juga harus memperbanyak titik vaksinasi secara massif. Bila perlu fungsikan puskesmas, posyandu, kelurahan dan kantor RW. Sehingga makin mudah dan banyak masyarakat yang terlayani.
"Negara jangan kalah dengan kepentingan mafia impor vaksin. Negara harus berani bersikap dalam kondisi krisis ini. Yang kita pertaruhkan bukan semata soal anggaran yang besar tapi nasib rakyat Indonesia," tandas Mulyanto.[Fhr]
