telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan saat ini sudah menjadi komitmen nasional, Provinsi Kalimantan Timur dipilih menjadi wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Lokasi ibu kota baru itu, merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Komitmen itu, tentu saja membutuhkan berbagai persiapan untuk memastikan terwujudnya IKN.  Salah satu yang utama soal anggaran.  Anggaran untuk pembangunan IKN sendiri sudah tersedia dari pusat.  Namun, lanjut Senator dari Provinsi Gorontalo ini, dalam pembangunan IKN tentu ada daerah-daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda dan lainnya yang juga harus diperhatikan postur anggarannya.

“Saya pikir, perlu untuk menyiapkan postur anggaran untuk penyangga IKN ini.  Sebab, IKN adalah proyek besar nasional yang pasti memiliki dampak besar yang akan dirasakan seuruh wilayah Kalimantan Timur.  Sehingga daerah penyangga IKN ini perlu juga melakukan berbagai persiapan untuk mendukung keberhasilan IKN,” ujar Fadel Muhammad.

Hal itu disampaikan Fadel Muhammad, usai menghadiri acara Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN TA 2024 Prov. Kalimantan Timur, di Ruang Rapat I, Balaikota Pemkot Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (29/8/2023).

Lebih jauh, Fadel Muhammad menjelaskan, ternyata kesiapan dan anggaran penyangga IKN masih kurang.  Salah satu contohnya, lapangan terbang di Samarinda untuk mendukung mobiltas ibu kota baru masih belum memadai.  Tapi, pemerintah daerah Samarinda sudah menyiapkan beberapa tempat untuk menambah kapasitas lapangan terbang hingga memadai, yang sampai saat ini terhambat karena terkendala anggaran.

Pemda Kaltim, tegas Fadel Muhammad, sudah semestinya menyiapkan proprosal dana, untuk disampaikan ke Pemerintah pusat dan meyakinkan bahwa peran daerah penyangga, sangat menentukan terwujudnya dan berjalannya IKN sesuai harapan.

“Makanya, tadi beberapa senator termasuk saya bersama Pimpinan DPD Mahyudin, Ketua Komite IV DPD, Wagub Prov. Kaltim, Pejabat Kota Balikpapan, Perwakilan Pemkab PPU, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kaltim,  membicarakan mengenai dana transfer pusat ke daerah dan bagaimana Kaltim mengambil peran untuk itu,” ujar Fadel.

Fadel menyebut, dalam alokasi Transfer ke Daerah (TKD)  APBN Tahun Anggaran 2023 untuk Kalimantan Timur dengan rincian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) sudah teranggarkan,

“Semestinya, ditambah satu lagi yakni dana penyangga IKN.  Menurut saya, DPD harus mengambil peran yang sangat penting itu, bersama pemerintah dan Komisi XI DPR mengatur munculnya anggaran penyangga IKN dalam alokasi Transfer ke Daerah itu. Mengapa DPD harus berperan lebih, sebab DPD lah yang langsung berhadapan dengan daerah dan menerima serta mendengar segala masukan aspirasi terkait alokasi penyangga IKN ini,” terangnya.


Pembangunan IKN, lanjut Fadel Muhammad, selain memberikan dampak turunan yang baik untuk masyarakat Kalimantan, juga memberikan efek luarbiasa untuk wilayah Sulawesi dan Maluku juga Papua.  Saat IKN terbentuk, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini mengusulkan pembuatan Terusan Khatulistiwa yang menghubungkan Teluk Tomini dan Selat Makassar.

Terusan Khatulistiwa akan memberi banyak manfaat, baik secara ekonomi, efisiensi, maupun pertahanan dan keamanan nasional. Dari sisi ekonomi, kehadiran Terusan Khatulistiwa akan memperpendek jalur pelayaran barang dan orang. Sehingga hal itu akan memperlancar mobilitas kegiatan perekonomian.

“Dengan adanya Terusan Khatulistiwa maka Maluku Utara akan ikut tumbuh, karena mendapatkan manfaat akses yang lebih cepat ke Ibu Kota yang baru.   Wilayah Papua juga akan menikmati kemudahan, sebab akses laut akan melalui Teluk Tomini lalu masuk ke Terusan Khatulistiwa,” tandasnya.[]