telusur.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih diwarnai tanda tanya hingga hari ini. Sebagai urusan vital, sangat pantas jika publik berharap bidang ini dipimpin oleh orang-orang tepat dan mumpuni.
Masalahnya, kata Fadli, Menteri Nadiem dianggap tak punya jejak di bidang pendidikan. Ia bukan berasal dari profesi pendidik, dan meskipun ia sukses di bidang lain, namun profesinya tak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan.
“Kita berharap, penunjukkan Saudara Nadiem sebagai Menteri Pendidikan bukanlah bagian dari prinsip coba-coba asal beda atau ganti menteri ganti kebijakan. Saya pribadi, meski masih bertanya-tanya, sangat berharap Menteri Nadiem bisa segera memahami masalah yang dihadapi kementeriannya,” ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Kamis.
Apalagi, Nadiem mengaku akan mendengarkan terlebih dahulu para ahli pendidikan dan juga bawahan di kementeriannya sebelum mengambil kebijakan strategis di bidang pendidikan. “Pernyataan itu saya kira patut diapresiasi. Sebagai wakil generasi milenial, kita mungkin perlu memberinya kesempatan.”
Kedepan, Fadli melihat ada dua tantangan besar yang harus segera dipikirkan oleh Menteri Nadiem. Pertama, adalah soal konsep arah pendidikan nasional. Dan kedua, soal birokrasi. Terkait dengan konsep arah pendidikan nasional, sekarang hidup di tengah perubahan yang berlangsung cepat.
Di tengah situasi tersebut, dituntut lebih adaptif dan dinamis, begitu juga dengan kebijakan pendidikan seperti kurikulum, dan perangkat pendidikan lainnya. Semuanya harus bersifat adaptif dan dinamis.
Selama ini, dunia pendidikan jauh dari adaptif dan dinamis. Lihat saja jurusan-jurusan dan kurikulum pendidikan yang ada. Nomenklaturnya tidak pernah berubah. Di perguruan tinggi, misalnya, 90 persen Satuan Kredit Semester (SKS) isinya adalah mata-mata kuliah wajib yang materinya mungkin tak banyak berubah dengan materi dua atau tiga puluh tahun lalu.
“Jumlah mata kuliah pilihan sangat sedikit sekali. Padahal, pada mata kuliah-mata kuliah pilihan ini kita punya kesempatan besar untuk mengadaptasi perkembangan serta perubahan baru yang terjadi di sekitar kita.”
Pada pendidikan dasar dan menengah, Fadli menilai jumlah mata pelajaran di sekolah terlalu banyak, sehingga akhirnya tidak terjadi pendalaman materi, baik di kalangan siswa maupun guru.
“Semuanya jadi terjebak pada jam pelajaran panjang. Kalau kita belakangan mengeluhkan minimnya pendidikan karakter, menurut saya itu terjadi karena waktu anak-anak kita banyak tersita di sekolah.”
Pendidikan karakter itu adanya di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial, bukan di buku pelajaran. Kalau anak-anak waktunya habis di sekolah, kapan mereka bisa menyerap nilai-nilai pendidikan lain yang hanya bisa disampaikan lewat institusi keluarga atau institusi sosial lainnya.
“Kita butuh konsep yang matang terkait arah pendidikan nasional ini. Tapi, konsep yang baik dan hebat saja tidak cukup, jika tidak didukung oleh infrastruktur birokrasi yang kompatibel. Dua-duanya sama-sama harus diperhatikan oleh Menteri Nadiem.”
Namun, jika harus memilih, Fadli sendiri cenderung lebih memprioritaskan reformasi birokrasi daripada mengejar konsep yang canggih-canggih. Sebab, sehebat apapun menterinya, jika birokrasi di bawahnya memble, pendidikan tak akan banyak bergeser.
Sebaliknya, jika birokrasinya efisien, efektif dan adaptif, maka seburuk apapun menterinya, pendidikan akan tetap berlayar ke arah yang benar. “Sekali lagi, saya ingin mengingatkan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan bukanlah tempat berjudi dan berspekulasi,” tandasnya.[Ham]
