telusur.co.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti terkait kabar Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin (19/9/22) besok.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengaku terkejut dengan agenda fit and proper test BPK besok. Alasannya, proses seleksi anggota BPK mulai dari pendaftaran, seleksi sampai tahap akhir tidak banyak diperbincangkan.
"Mungkinkah sepinya proses seleksi anggota BPK sesuatu yang didesain atau disengaja oleh DPR?" kata Lucius dalam keterangannya, Minggu (18/9/22).
Sejumlah nama yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan memiliki latar belakang politisi parpol tertentu. Karena minim keterlibatan publik, Lucius khawatir anggota BPK yang terpilih didominasi oleh kader partai politik (parpol).
Lucius berpandangan, seleksi ini tak ubahnya formalitas atau bahkan sandiwara. Hasil akhirnya calon-calon yang bisa "dititipkan" kepentingan parpol yang akan menang.
Proses seleksi "asal-asalan" seperti ini berisiko akan munculnya ajang pemilihan yang transaksional. Artinya, pihak dengan modal besar bisa menentukan hasil akhir.
Lucius memberikan contoh kasus pemilihan deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan proses seleksi penuh rekayasa di DPR.
Dia menegaskan, anggota BPK terpilih semestinya yang profesional dan paham urusan audit keuangan. Namun jika yang terpilih didominasi 'titipan' parpol, nasib uang rakyat dipertaruhkan.
"Pemilihan Anggota BPK akan sangat menentukan kredibilitas kinerja BPK. Selama ini kredibilitas hasil audit BPK masih diragukan. Ditambah lagi muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK sekedar bisa mendapatkan predikat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian)," katanya.
Dia berharap proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional ini bisa dicegah jelang uji kepatutan dan kelayakan besok. Justru gelaran besok bisa jadi ajang Komisi XI DPR untuk memperlihatkan komitmen ke publik untuk pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel. Panggung fit and Proper harus menjadi sumber bagi keputusan akhir.
"Jangan jadikan fit and proper sebagai drama saja, sementara keputusan akhir ditentukan berdasarkan jatah parpol dan seberapa besar suap yang diberikan oleh kandidat," peringat Licius.
"Sudah saatnya DPR kembali memulihkan kepercayaan publik melalui seleksi anggota BPK yang benar-benar mengacu pada profesionalitas calon, bukan latar belakang politik dan jumlah uang pelicin kandidat kepada anggota DPR," tukasnya.[Fhr]
