telusur.co.id   -   Fraksi Partai Golkar di MPR menggelar rapat pimpinan di ruang GBHN Gedung Nusantara V MPR Komplek Parlemen Senayan Jakarta.Senin (11/11/2019).  Hadir dalam rapat selain personalia Fraksi Partai Golkar di MPR juga anggota partai Golkar yang menjadi pimpinan di MPR, DPR, Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Tak heran bila dalam ruangan itu ada Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan yakni Andi Mattalata, Rambe Kamarulzaman, dan Rully Chairul Azwar.

Pimpinan sidang rapat itu, Idris Laena, mengatakan hari ini Fraksi Partai Golkar menyelenggarakan rapat perdana pimpinan fraksi. “Ada beberapa agenda yang kami bahas”, ujar pria asal Riau itu. Disebut dalam rapat pimpinan membahas Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang mengesahkan personalia pengurus Fraksi Partai Golkar di MPR. Diungkapkan, surat dari DPP menetapkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Menpora Zainudin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, serta Wakil Menteri Jerry Sambuaga, merupakan para penasehat Fraksi Partai Golkar. “Sedang saya sendiri dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR”, ujar Idris Laena. Dirinya dibantu oleh sekretaris, 3 wakil ketua, 3 wakil sekretaris, dan bendahara umum.

Agenda lain dalam rapat itu menurut Idris Laena adalah membicangkan arah Fraksi Partai Golkar ke depan. Dikatakan bila menyangkut arah fraksi, maka pimpinan fraksi yang ada di MPR harus mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh DPP Partai Golkar. Terkait pokok-pokok haluan negara, fraksinya tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokok-pokok haluan negara. ”Selama negara membutuhkan haluan negara kami tetap dukung”, ungkapnya. Meski demikian ditegaskan, Fraksi Partai Golkar di MPR dalam masalah pokok-pokok haluan negara tetap berpegang pada Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 di mana partai berlambang pohon beringin itu setuju pokok-pokok haluan negara namun diatur dalam undang-undang, “bukan lewat Ketetapan MPR”, tegasnya. Bila lewat Ketetapan MPR maka hal demikian diperlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Untuk melakukan amandemen diperlukan kajian yang mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia”, ungkapnya.

Ditambahkan bahwa sikap Fraksi Golkar yang demikian bukan sikap satu fraksi saja. Menurut Idris Laena ada beberapa fraksi yang bersikap sama dengan fraksinya. Meski demikian diakui bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti ada yang terjadi. “Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun”, tuturnya. “Sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama”, tambahnya. Bagi Idris Laena, MPR adalah lembaga permusyawarahan rakyat. “Kita harap semua diselesaikan dengan musyawarah”, tegasnya.

Bila pokok-pokok haluan negara ditetapkan lewat undang-undang, menurut Idris Laena hal demikian tetap membutuhkan keterlibatan DPD. “Semua rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh DPR, pemerintah, bahkan DPD”, ungkapnya. “Untuk itu pertimbangan DPD dalam undang-undang pokok-pokok haluan negara tetap diperlukan”, ucapnya,.

Agenda lain dalam rapat itu disebut oleh Idris Laena adalah mengenai rencana kerja Fraksi Partai Golkar. Fraksinya dikatakan merencanakan setiap bulan mengadakan focus group of discussion (FGD) Empat Pilar. “Kami ingin melibatkan wartawan”, ucapnya”. “Kita berdiskusi mengenai masalah kebangsaan”, tambahnya.

Laporan : Bambang Tri P