telusur.co.id - Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, bersuara mengenai dugaan serangan siber terhadap Bank DKI dalam rapat Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta 10 April 2025.

“Gangguan layanan Bank DKI dari 29 Maret sampai 10 April 2025, sudah hampir dua minggu. Tolong segera diselesaikan agar layanan Bank DKI kembali berfungsi normal,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, termasuk Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.

Layanan transfer ke bank lain dari aplikasi mobile banking Bank DKI saat ini masih belum bisa digunakan. Francine mendesak agar pihak Bank DKI berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi sebagai jalan keluar sehingga tidak merugikan nasabah serta tidak menganggu kelancaran bisnis maupun layanan operasional Bank DKI.

Ia juga meminta supaya Bank DKI belajar dari insiden yang terjadi selama momen lebaran kemarin, khususnya mengenai keamanan Information Technology (IT). Kemudian, ia juga mendorong agar Bank DKI membentuk tim cepat tanggap yang segera dikerahkan apabila kejadian serupa terulang lagi di kemudian hari.

“Belajar dari insiden ini, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko. Serta adanya tim cepat tanggap yang siaga kalau ada insiden seperti ini, sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” sambungnya.

Berkaitan penanganan masalah yang terjadi pada momen lebaran kemarin, Francine juga mendorong Bank DKI untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada para nasabahnya.

“Perlu diperbaiki juga komunikasi publiknya. Karena dalam dua minggu insiden, komunikasi atau penjelasan kepada masyarakatnya minim. Bahkan, beberapa kali harus kami ingatkan agar dijelaskan ke masyarakat,” katanya.

Ia juga menyinggung perlunya dilakukan audit terhadap Bank DKI oleh BPK dan OJK untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Selain itu, hasil auditnya juga harus dilaporkan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

“Informasinya ada audit forensik yang sudah dilakukan. Jika sudah ada hasil audit forensiknya agar diberikan ke Komisi B. Juga hasil audit IT kalau ada. Serta progres laporan ke Bareskrim yang sudah dilakukan oleh Bank DKI,” tandasnya. [ham]