telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mengingatkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III Holding agar tidak terlena dengan lonjakan laba yang didorong kenaikan harga komoditas. Menurutnya, peningkatan kinerja keuangan harus dibarengi dengan perbaikan fundamental perusahaan, mulai dari efisiensi operasional, produktivitas, hingga tata kelola.
Hal tersebut disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PTPN III beserta jajaran subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Legislator Partai NasDem itu menilai kenaikan harga komoditas memang menjadi momentum positif bagi PTPN. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu dianalisis secara objektif untuk mengetahui apakah lonjakan laba benar-benar berasal dari peningkatan kinerja perusahaan atau hanya dipengaruhi faktor eksternal.
"PTPN sekarang sedang mendapat berkah dari kenaikan harga komoditas sehingga terjadi lonjakan laba. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana laba itu juga ditopang oleh efisiensi. Ini penting untuk di-exercise, agar kita bisa melihat secara utuh apakah kenaikan laba ini benar-benar mencerminkan perbaikan kinerja perusahaan," ujar Asep.
Politikus NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor itu mendorong manajemen PTPN melakukan simulasi dan stress-test terhadap proyeksi laba perusahaan. Menurutnya, berbagai skenario harus dihitung, mulai dari kemungkinan harga komoditas turun, stagnan, hingga tidak sesuai dengan asumsi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Dengan langkah tersebut, kata Asep, ketahanan bisnis PTPN dapat diukur secara lebih akurat dan tidak semata bergantung pada tingginya harga komoditas di pasar.
Selain itu, Asep juga menyoroti masih adanya anak usaha yang membukukan kerugian, namun tertutupi oleh laba konsolidasi holding. Ia menyinggung kondisi Sugar Group Nusantara (SGN) yang masih mencatat kerugian hingga Rp646 miliar.
Menurutnya, manajemen perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kerugian tersebut, termasuk alasan investasi di sektor gula yang tetap dijalankan di tengah kondisi tersebut.
"Kita sedang bicara transformasi dan efisiensi. Kalau kemudian ada anak perusahaan yang justru rugi, ini harus dievaluasi," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asep juga mengangkat hasil kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang. Ia meminta kejelasan mengenai status lahan milik PTPN I yang digunakan di kawasan tersebut, apakah dicatat sebagai piutang, penyertaan saham, atau menggunakan skema bisnis lainnya.
Menurutnya, kejelasan status aset sangat penting untuk menghindari potensi kerugian perusahaan di masa mendatang.
"Jangan sampai karena sedang mendapat blessing in disguise dari kenaikan harga komoditas, piutang atau hak perusahaan justru dilupakan. Kalau memang itu hak PTPN, harus ditagih," katanya.
Tak hanya itu, Asep turut mempertanyakan target RKAP PTPN yang dinilainya cukup ambisius, khususnya target produksi gula pada 2026 sebesar 600.875 ton atau hampir dua kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Ia meminta manajemen menjelaskan dasar perhitungan target tersebut secara rinci, termasuk asumsi bisnis yang digunakan serta strategi mitigasi risiko, terutama di tengah perhatian Komisi VI DPR RI terhadap tata niaga gula nasional.
"Target yang terlalu agresif harus dijelaskan dengan detail. Kita perlu tahu apakah ini berdasarkan skenario bisnis yang realistis, atau ada asumsi tertentu yang harus dimitigasi. Dengan begitu, kita bisa memotret secara lebih jernih potensi kenaikan laba dan kesehatan perusahaan ke depan," pungkas Asep.
