telusur.co.id - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, upaya untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebenarnya sudah ada sejak MPR periode sebelumnya, yakni 2009-2014.

"Gagasan menghadirkan Haluan Negara merupakan kesepakatan seluruh kekuatan politik yang ada di MPR masa jabatan 2009-2014 dengan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014," kata diskusi bertajuk "Mengupas Polemik Wacana Kemunculan Kembali GBHN" Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/19).

Politikus PDIP menambahkan, keputusan itu lalu ditindaklanjuti oleh MPR periode sekarang dengan melakukan melakukan komunikasi ke beberapa lembaga negara. Kemudian, MPR juga terus melakukan penggodokan konsep, hingga ke pembentukan panitia sementara tentang haluan negara.

Pembentukan panitia itu diputuskan dalam sidang paripurna MPR pada 16 Agustus 2018. Hal itu, kata Basarah, merupakan bentuk nyata adanya kesepakatan di MPR tentang perlunya GBHN.

"Dan ditegaskan lagi oleh Ketua MPR RI dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2019," katanya.

Di samping itu, jelas Basarah, terdapat juga kesepakatan ihwal pentingnya GBHN dalam rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara tanggal 19 Januari 2019. Di samping juga kesepakatan MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 14 Maret 2018.

"Dengan demikian wacana menghadirkan GBHN merupakan agenda resmi MPR RI," tukasnya. [Ham]