Telusur.co.id -Oleh: Mutia Risti Tanjung, Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 

​Kalau kalian jalan-jalan sore di sekitaran Jalan Pengadilan atau depan kantor DPRD Sumut belakangan ini, suasananya lagi panas-panas kuku. Medan, kota yang dari dulu terkenal dengan karakter warganya yang keras dan blak-blakan, kembali menyuguhkan panggung demokrasi yang sesungguhnya: jalanan.

Bukan lewat ruang sidang ber-AC yang penuh dengan basa-basi politik, tapi lewat kepulan asap ban terbakar, klakson ojol yang bersahut-sahutan, dan teriakan mahasiswa yang menuntut keadilan. Demokrasi kita hari ini sedang diuji oleh dua urusan yang sangat mendasar, yaitu urusan isi tangki kendaraan dan urusan isi piring nasi.

​Melihat riuh rendah aksi massa dari aliansi mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) hingga ratusan driver ojek online yang kompak mogok kerja minggu ini, ada benang merah besar yang sangat kontras. Di satu sisi, rakyat dipaksa menjerit karena harga Pertamax dinaikkan yang otomatis bikin stok Pertalite di lapangan mendadak langka dan memicu antrean mengular sampai setengah jam di berbagai SPBU. Di sisi lain, pemerintah justru sibuk menggelontorkan anggaran mega-besar demi proyek ambisius program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini kan ironis; bagaimana bisa sebuah daerah dipaksa tersenyum menerima kotak makan siang gratis, sementara untuk mencari nafkah di jalanan saja mereka harus "bocor alor" gara-gara ketidakstabilan harga BBM?

Tuntutan stabilitas BBM ini bukan sekadar keluhan receh kaum urban. Bagi ratusan ojol di Medan yang kemarin menggeruduk kantor Pertamina di Jalan Yos Sudarso, urusan BBM naik tapi tarif aplikator tetap murah itu urusan hidup dan mati dapur mereka. Ketika Pertamax melambung, mereka terpaksa antre Pertalite berjam-jam, membuang waktu produktif yang seharusnya bisa dipakai untuk mencari nafkah.

Sungguh sebuah ironi tata kelola ketika Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) di Medan diresmikan dengan karangan bunga berderet, sementara beberapa kilometer dari situ, antrean bensin mengular merampas waktu produktif warga. Terjadi ketidaksinkronan yang nyata ketika kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga energi dipaksakan ke daerah, sementara Pemerintah Daerah sibuk menyukseskan program pusat berupa pemenuhan kalori di piring anak-anak. Kebijakan ini abai menghitung kerugian harian para orang tua yang motornya mogok mengais rezeki akibat bensin langka dan mahal. Skala prioritas anggaran inilah yang harus dievaluasi total.

Program MBG yang memakan dana triliunan harus ditinjau ulang tingkat efisiensinya, jangan sampai niatnya memberi gizi, tapi proses distribusinya malah rawan kebocoran atau justru membebani sektor anggaran krusial lainnya yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Pada akhirnya, riuhnya demonstrasi di Medan belakangan ini adalah alarm keras bagi para pemegang kekuasaan. Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa banyak piagam penghargaan implementasi program yang dipajang di dinding kantor pemerintahan, melainkan dari seberapa peka kuping para pejabat mendengar jeritan langsung di aspal jalanan.

Jika stabilitas harga BBM terus diabaikan dan program MBG hanya dijadikan komoditas pencitraan tanpa evaluasi anggaran yang transparan, jangan salahkan kalau eskalasi perlawanan sipil di Medan akan semakin tajam. Logika publik sangat sederhana: pemerintah tidak bisa menambal gizi anak di rumah jika di saat yang sama mereka membocorkan kantong nafkah ayahnya di jalanan. Rakyat hanya butuh keadilan yang nyata: isi tangki aman, isi piring tenang, dan kerjaan lancar tanpa perlu antre berjam-jam di bawah terik matahari.