Telusur.co.id - Kementerian Kesehatan harus tanggung jawab terhadap masalah campak dan gizi buruk, yang terjadi sejak empat bulan lalu, di Kabupaten Asmat, Papua.

Begitu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, dalam keterangan kepada wartawan, Senin (16/1/2018).

Disampaikan Ribka, akibat kejadian luar biasa ini, 26 anak meninggal dunia. Dirinya menyesali sikap Kemenkes sebagai leading sektor, yang justru melempar tanggung jawab.

“Kementerian Kesehatan yang seharusnya memonitor penanganan medis sejak awal munculnya penyakit dan memimpin saat terjadi kejadian luar biasa, bukan malah berdalih otonomi khusus di Papua sehingga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sendirian,” kata Ribka.

Saat ini, lanjutnya, tidaklah tepat untuk berwacana karena masyarakat menunggu reaksi cepat Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Masalah klasik soal jauhnya jarak pemukiman dengan Puskesmas seharusnya jadi evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Karena ini sudah terjadi sejak era Orde Baru.”

Teguran bahkan peringatan dari Komisi-IX DPR RI kepada Menteri Kesehatan soal ketersedian Fasilitas Kesehatan di Daerah justru dianggap angin lalu karena tidak ada sanksi jika kesimpulan Rapat Kerja antara DPR RI dan Kementerian Kesehatan tidak dijalankan.

Ironis, karena Presiden Jokowi menginginkan Kabinetnya berani melakukan terobosan untuk memecahkan masalah yang sudah menahun!

“Sebagai Mitra Kerja Menteri Kesehatan,  saya menganggap Nila Moeloek gagal menjalankan tugasnya memberikan layanan dasar kesehatan,” kata Ribka.

Dirinya meminta Presiden Jokowi menegur anak buahnya dan menginstruksikan langsung pada Gubernur Papua dan Bupati Asmat untuk melakukan tindakan darurat agar dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.

“Duka saya untuk keluarga korban, semoga tidak berulang dan menjadi pelajaran berharga untuk semua pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah,” kata Ribka. [***]